Rakyat Aceh

SUBULUSSALAM (RA) – Sudah delapan bulan dana tambahan penghasilan (tamsil) guru atau dana nonsertifikasi belum kunjung dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.

Terhitung, sejak Januari hingga Agustus, kabar dana nonsertifikasi yang seharusnya dibayarkan per triwulan tersebut hingga kini belum ada tanda tanda kapan akan diterima para guru.

Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Jaminuddin B, pada Rakyat Aceh, Selasa (22/8) mengatakan, banyaknya guru yang belum sertifikasi menyampaikan keluhan dan bertanya kepada MPD mengenai belum dicairkannya dana nonsertifikasi tersebut.

Terlebih hari raya Idul Adha yang tinggal sepekan lagi sehingga membutuhkan dana tersebut. “Bagaimana kita menuntut kewajiban para guru untuk memberikan pendidikan yang bermutu sementara haknya saja diabaikan,” kata Jaminuddin.

Jaminuddin berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk kedepannya supaya hal seperti ini sudah bisa di cairkan per triwulan. Terlebih pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Irwan Yasin agar peduli terhadap hak guru sehingga dengan kejadian ini terkesan dinas pendidikan mengabaikan hak para guru.

Apalagi, tambah Jaminuddin, dana tamsil guru tersebut bukan bersumber dari APBK melainkan dana dari pusat yang tentunya sudah masuk ke kas daerah.

Ditambahkan, selama dua tahun dibawah kepemimpinan, Irwan Yasin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nyaris tidak ada kemajuan didunia pendidikan di Kota Subulussalam tetapi malah sebaliknya.

Terbukti, dengan banyaknya hak guru terkesan diabaikan. “Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pejabat yang berwenang untuk secepatnya menyelesaikan hak para guru. Jangan kerjanya hanya keluar daerah tanpa ada manfaat bagi dunia pendidikan,” tegas Jaminuddin.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, H. Harmaini, S. PdI mengaku sudah mengusulkan pembayaran dana nonsertifikasi guru ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tiga minggu yang lalu.

Namun, sejak usulan penarikan dana tersebut hingga kini belum ada kabar dari BPKD apakah sudah bisa ditarik atau belum. “Sudah tiga minggu yang lalu kami masukkan berkas usulan ke BPKD, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” akui Harmaini.

Berbeda dengan pengakuan Kepala Bidang Anggaran BPKD Kota Subulussalam, Hendrizal saat dihubungi Rakyat Aceh. Hendrizal mengaku baru kemarin mengetahui adanya usulan penarikan dana tamsil guru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Apalagi saat ini, Kepala BPKD sedang berada diluar daerah, begitu juga dengannya yang juga saat ini berada diluar daerah sehingga belum bisa diproses. “Minggu depan kita usahakan sudah dicairkan,” kata Hendrizal. (lim/bai)