DLHK Gelar Operasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Sebulan

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat penyidik negeri sipil (PPNS) Dinas lingkungan hidup kehutanan, di Kantor Dinas DLHK Aceh, Jumat (25/8). (for rakyat aceh)

DLHK Gelar Operasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Sebulan

 

BANDA ACEH (RA) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, secara simultan dan berlangsung selama satu bulan gelar operasi penertiban peredaran hasil hutan, yakni dimulai 25 Agustus hingga 25 September 2017.

Gelaran operasi ini diungkapkan Kepala DLHK Ir. Saminuddin B.Tou saat acara pengambilan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berlangsung di kantor DLHK dan Operasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan (OPPHH) di kantor DLHK, Jumat (25/8).

“Operasi ini adalah untuk pertama kalinya dilakukan di Aceh. Hal ini penting dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, beredarnya kayu-kayu illegal mengindikasikan masih adanya aktivitas pembalakan liar di beberapa tempat” ungkap Ir. Saminuddin B.Tou, M.Si.

Disebutkannya, salah satu persyaratan pengelolaan hutan secara lestari adalah adanya kepastian hukum, baik terhadap kawasan hutan, legalitas peredaran hasil hutan maupun menyangkut kelangsungan usaha.

“Adanya pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap peredaran hasil hutan tidak bisa dibiarkan. Hukum harus tegak sebagai bukti bahwa negara hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” sebutnya.

Pelaksana OPPHH ini sendiri dari semua jajaran pada 7 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 30 unit Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPKH) dan 86 unit Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Dihadapan seratusan pelaksana operasi tersebut, Kepala Dinas juga memberi dorongan dan semangat agar dapat menjelaskan tugas dengan baik demi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari.

“Keseriusan kami untuk menekan peredaran kayu ilegal ini diharapkan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga operasi penertiban dapat berjalan lancar” pungkas Ir. Saminuddin B.Tou, M.Si.

Sementara itu, Heinrich Terhorst, Team Leader Program Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC), selaku proyek yang mendukung kegiatan ini menjelaskan dengan berfungsinya PPNS LHK Aceh, mengharapkan hutan Aceh dapat dijaga dari upaya eksploitasi hutan yang ilegal yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Satu masalah besar lain, yaitu kebakaran hutan, diharapkan dapat ditekan dengan tindakan tegas secara hukum kepada para pihak yang bertanggung jawab,” tukasnya.

Menurut kajian yang telah dilakukan oleh SICCR-TAC hutan konservasi Aceh memiliki daya tarik dan dapat menjadi tujuan wisata alam. Hutan Aceh juga mempunyai potensi untuk menjadi sumber energi terbarukan bagi pengembangan pembangkit listrik melalui pemanfaatan aliran air yang dihasilkan oleh hutan.

Melalui pola perhutanan sosial yang sedang dikembangkan oleh Kementerian LHK dan Dinas LHK Aceh, masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus ikut memelihara hutan tersebut. Hutan Aceh juga memiliki fungsi perlindungan lingkungan, pengaturan tata air (hidrologi) dan konservasi keanekaragaman hayati sehingga perlu terus dijaga kelestariannya.

Hutan Aceh juga sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada komitmen Pemerintah Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 % pada tahun 2030 melalui upaya penanaman dan pencegahan kerusakan hutan.

“Harus pula kita ingat dengan baik bahwa hutan Aceh harus diwariskan dalam keadaan yang baik kepada generasi mendatang” ujar Heinrich Terhorst.

“Saya berharap Pemerintah Aceh dapat terus mendorong fungsi PPNS LHK Aceh ini termasuk dengan mengalokasikan dukungan dana yang memadai bagi pelaksanaan tugas mereka” pungkasnya. (min)