Kepala DLHK Sindir Kinerja Petugas Kehutanan yang Hanya Duduk dan Menunggu

Kepala DLHK Aceh Ir Saminuddin B.Tou

 

BANDA ACEH (RA) – Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ir Saminuddin B.Tou menyindir perilaku banyak pegawai di beberapa kantor Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di daerah, terkesan malas dan menyebabkan kurangnya wibawa sebagai penegak hukum.

Hal ini diungkapkan Saminuddin saat gelaran acara Operasi penertiban peredaran hasil hutan (OPPHH) dan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat penyidik negeri sipil (PPNS) Dinas lingkungan hidup kehutanan, di Dinas DLHK Aceh, Jumat (25/8).

Dikatakannya, dia sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Kantor KPH di beberapa daerah. Pada sidak ini dia menemukan banyak petugas

“Ada kesan kantor bukan sebagai kantor pemerintahan. Seperti tidak ada wibawa. Padahal banyak waktu luang, tapi pegawai terlihat banyak duduk dan menunggu,’ ungkapnya.

Disampaikannya, ini kemungkinan karena banyak oknum di KPH tersebut kurang menyadari tugasnya dan menganggap dirinya sebagai bagian dari birokrat. “KPH atau pegawai kehutanan itu pelaku, bukan birokrat yang hanya duduk dan menunggu di kantor. Harus kreatif untuk sebesar-besarnya mengupayakan tindakan pelestarian hutan,” tegasnya.

Disebutkannya, sebagai pegawai kehutanan harus memahami doktrin kehutanan yakni lestari. Bagaimana bisa mengupayakan kelestarian hutan, bila hanya duduk dan menunggu laporan adanya pelanggaran dari mitra-mitra penjaga kelestarian hutan.

Dia kemudian  menyebutkan, telah bertemu dan mendapat penekanan dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Pada pertemuan tersebut, Gubernur dalam beberapa kunjungan ke daerah, masih banyak menemui terjadinya kerusakan hutan.

“Kepada saya Gubernur mempertanyakan keberadaan petugas dinas Kehutanan yang begitu banyak, tapi kenapa kerusakan terus terjadi. Karenanya ke depan, dengan sudah adanya PPNS ini, kita harap pemberantasan atau paling tidak pengurangan terjadinya kerusakan hutan,” ucapnya.

Karenanya, dia akan terus memantau dan akan lebih sering sidak ke daerah-daerah memantau kinerja para petugas di KPH-KPH. “Bila tak terjadi ini akan ada evaluasi pergantian atau pemutasian. Khusus eselon II dan III  akan ada lelang jabatan demi adanya perubahan yang terbaik,” tegasnya lagi.

Terkait kinerja petugas kehutanan terutama di KPH ini, Rudi Putra, Manager Konservasi Forum Konservasi Leuser (FKL), yang organisasinya banyak bersinggungan dengan dinas kehutanan, mengamini apa yang disampaikan Kepala DLHK Saminuddin B Tou.

“Beberapa kali saat kita akan memberikan pelaporan, petugas yang akan menangani kurang responnya. Kita memaklumi kendala dialami, yakni sarana, dana dan minimnya petugas PPNS mereka. Tapi dengan telah dilantiknya puluhan PPNS baru ini, kita harap akan semakin banyak kasus-kasus kehutanan dituntaskan,” tutupnya. (min)