30 Penghulu di Agara Korupsi Dana Desa

Rakyat Aceh

KUTACANE (RA) – Sebanyak 30 Kepala Desa di Kabupaten Aceh Tenggara tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), kasus tersebut sedang ditangani Kejaksaaan Negeri Kutacane.

“Data yang masuk hingga Agusutus 2017 sudah ada 30 kepala desa yang dilaporkan ke ke kejaksaan. Dari 30 pengaduan itu hanya 10 kasus yang kerugiannya diatas Rp 100 juta,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane, Edi Dikdaya, Senin (28/8).

Edi Dikdaya menjelaskan, dari sejumlah kasus yang dilaporkan rata-rata terindikasi melakukan mark up harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan di desa. Hal itu merupakan salah satu penyakit korupsi yang kerap diadukan oleh masyarakat maupaun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Laporan yang masuk rata-rata mark up harga dan kuantitas. Misalnya harga dimahalkan dan beli barang 5 mengaku 8 dalam laporannya,” jelasnya.
Menurutnya, pengusutan korupsi dana desa pihaknya bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh. Hal ini mengakibatkan kasus korupsi dana desa dibawah Rp 100 juta tidak langsung diproses secara hukum, namun diminta pertangung jawaban bila ada temuan.

“Temuan kerugian negara rata-rata Rp 80 juta bahkan Rp 30 Juta, itu kita minta mempertanggungjawabkan, karena ini masih dalam kategori penggelapan biasa,” tuturnya.

Disisi lain, dalam rangka mensosialisasi penggunaan Angaran Dana Desa (ADD) pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dana desa dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Sosialisasi tersebut untuk mendorong dan mendidik para kepala desa tersebut agar ketentuan yang menjadi payung hukum tidak dilanggar. Edi Dikdaya juga berharap tidak adanya pelanggaran lagi nantinya.

Artinya pembangunan secara benar bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat desa.
“Karena salah satu bentuk temuan pelanggaran adalah menyangkut masalah tata kelola, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Saya harap tidak ada lagi pelanggaran dan semua kepala desa mematuhi aturan hukum yang ada sehingga pembangunan bisa maksimal untuk masyarakat desa,” imbuhnya. (val/bai)