Diputuskan Masuk Lapas Meulaboh

ist

Anggota DPRK Nagan Raya Bantah Poligami

 SUKA MAKMUE (RA)– Syafriadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya angkat bicara terkait kasus poligami yang menjeratnya hinga masuk Lapas Meulaboh.

Ia menyebutkan, exsekusi terhadapnya terjadi, Senin (8/8/2017). Siang itu, ia sedang di Kantor DPRK Nagan Raya di Suka Makmue, mendapat telpon dari Pengacaranya untuk datang ke LP Meulaboh, Aceh Barat. setiba di LP tidak dibolehkan pulang lagi, di tahan atas kasus poligami.

Namun, katanya dirinya selaku anggota DPRK Nagan Raya yang masih aktif tidak ada surat izin dari Gubernur Aceh.

Syafriadi menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak ada poligami, karena sudah memiliki keputusan Mahkamah Agung (MA) serta Akte Cerai dari Mahkamah Syariyah Meulaboh nomor 0063/AC/2017/MS/.Mbo.

Akte cerai Mahkamah Syariyah Meulaboh berdasarkan surat keputusan MA nomor 0337 K/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi penceraian antara Syafriadi dengan Ismanidar.

“Saya tidak ada lagi poligami, karena sudah ada keputusan mahkamah agung dan akte cerai dari Mahkamah Syariyah Meulaboh,” kata Syafriadi kepada Rakyat Aceh, melalui telpon seluler, Ahad (10/9).

Selain tiu, kata Syafriadi, sebenarnya surat penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap dirinya hanya sebagai tahanan rumah, bukan tahanan Lapas Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Surat Penetapan Mahkamah Agung RI, saya hanya tahanan rumah, tapi kok saya di lakukan penahanan di Lapas Meulaboh,” kata Syafriadi, yang mengaku sedang sakit yang saat ini menjalani pengobatan di Jakarta.

Syafriadi juga mengatakan, kasus tersebut pihaknya telah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Tapi surat pemberitahuan kasasi saya dari keputusan Mahkamah Agung RI sampai saat ini belum saya terima,” katanya.

Selain itu, pihak pengadilan negeri Meulaboh atas kasasi keputusan MA RI dinilai ada keliru. Serta surat kasasi  keputusan Mahkamah Agung RI  sangat beda  dengan keputusan kasasi orang lain (tidak ada rincian dari bawah ke atas/etem peretem pengadilan).

Jaksa kajari Nagan Raya melakukan exsekusi ke LP tanggal (8/8/2017) pemberitahuan surat ke DPRK Nagan Raya (10/8/2017), itu bukan atas kesadaran sendiri, tapi terpaksa.

“Sesudah kita cek ke kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta, ternyata tidak ada surat apapun kasasi saya dari pengadilan negeri Meulaboh, termasuk surat yang dikirim oleh pengadilan Negeri Meulaboh dalam hal perbaikan kasasi keputusan MA RI juga tidak ada,” kata Syafriadi.

Menurutnya, dari Mahkamah Agung RI yang ada surat kasasi perceraian Syafriadi dengan Ismainidar  no.0337K/AG/2016  tanggal 28 juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ada akte perceraian dari mahkamah syari’yah Meulaboh.

Lanjut Syafriadi, surat izin dari Gubenur Aceh untuk melakukan penahanan Poligami juga tidak ada diberikan, baik kepada dirinya sebagai anggota DPRK Nagan Raya yang masih aktif maupun melalui DPRK Nagan Raya.

“Ini bisa di pahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa tidak wajib di tahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat  objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif) Jadi menurut saya tidak sah penahanan terhadap diri saya karna saya tidak ada lagi Poligami sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI dan sudah menerima akte cerai (surat kuning),” tagas Syafriadi.

Kasi Pidum Kajari Nagan Raya, Oki Winarta mengatakan, Syafriadi anggota DPRK Nagan Raya terlibat kasus poligami yang sudah dilakukan exsekusi ke Lapas meulaboh.

Syafriadi terjerat dengan Pasal 279. perkawinan yang ada menjadi penghalang untuk dia melakukan perkawinan kembali. Tapi dia sudah melakukan perkawinan tanpa izin istri pertamannya.

Terkait surat keputusan Mahkamah Agung dan akte cerai dari Mahkamah Syariyah Meulaboh menurutnya, itu setelah setelah ada keputusan kasusnya baru keluar akte cerai tersebut. “Setelah perkara selesai, beru keluar surat cerainnya,” kata Oki Winarta.

Oki Winarta, menjelaskan, pihaknya melakukan exsekusi Syafriadi anggota DPRK Nagan Raya tersebut berdasarkan keputusan pengadilan. Exsekusi tersebut tidak harus ada izin Gubernur, kecuali untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang harus memiliki izin Gubernur.

“Untuk pemeriksaan yang harus ada izin Gubernur, tapi ini kita melakukan exsekusi berdasarkan keputusan pengadilan, bila exsekusi seperti ini tidak ada ketentuan harus ada izin gubernur,” kata Kasi Pidum Kajari Nagan Raya, Oki Winarta. (ibr)