Gubernur Diminta Ukur Ulang HGU

SUBULUSSALAM (RA) – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam, Edi Sahputra mendesak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyelesaikan sengketa lahan warga dengan tiga pemilik Hak Guna Usaha (HGU).

 

Desakan itu menyikapi surat Walikota Subulussalam yang ditujukan ke Gubernur Aceh dan Kakanwil Aceh pada tanggal 04 September lalu. Surat itu terkait permohonan ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Asdal Prima Lestari, PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama dan PT Laok Bangkok.

 

Surat dikirimkan setelah memperhatikan banyaknya konflik pertanahan antara warga dengan pemilik HGU. Selain itu, dalam suratnya walikota juga memohon pada gubernur, menyurati dan memberikan penegasan pada pemilik HGU untuk memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma bagi warga setempat.

 

Jika kewajiban tidak dipenuhi, walikota meminta gubernur memberikan sanksi pada pemilik HGU, berupa pencabutan izin HGU yang bersangkutan. Menurut Edi, gubernur Aceh harus turun tangan dalam menyelesaikan sengketa lahan warga dengan perusahaan sehingga tidak berlanjut seperti kejadian PT Asdal Prima Lestari di Sultan Daulat yang sempat dibakar massa.

 

“Kalau dibiarkan, ke depan menjadi bom waktu bilamana sengketa tidak diselesaikan. Contoh barang sudah ada yaitu kejadian di Kecamatan Sultan Daulat dimana fasilitas perkebunan milik PT Asdal Prima Lestari dibakar massa. Karena apa? Karena sengketa berlanjut lama,” kata Edi, Rabu (14/9).

 

Ia juga khawatir, HGU milik PT Laok Bangko yang kini menjadi persoalan. Sebab, dari 6800 hektar yang masuk dalam HGU PT Laok Bangko hanya 1400 yang ditanami dengan kelapa sawit. Sedangkan sisanya ditelantarkan sampai puluhan tahun, bahkan sebagian wilayahnya sudah digarap warga karena dinilai tidak digunakan lagi. Ditambah, baru-baru ini pihak PT Laok Bangko mengklaim seluruh wilayah yang masuk dalam HGU akan diambil kembali. Pada warga yang sudah menggarap lahan tersebut akan diganti rugi perusahaan.

 

“Bagaimana mengganti rugi sedangkan kebun masyarakat yang masuk dalam HGU sudah lama dibuka. Bahkan sudah panen karena ditelantarkan perusahaan puluhan tahun,” sebutnya.

 

Katanya, salah satu jalan terbaik segera lakukan ukur ulang HGU perusahaan kebun sawit yang ada di Subulussalam. “Bagi lahan yang ditelantarkan ambil alih dan serahkan pada warga. Kalau hal itu tidak dilakukan kami khawatir akan kembali kejadian seperti di Sultan Daulat,” ujar Edi. (lim/mai)