Pemko Lhokseumawe Dililit Hutang

ilustrasi

LHOKSEUMAWE (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, belum merekomendasikan rencana Pemerintah Kota (Pemko) setempat berhutang ke Bank Aceh sebesar Rp80 miliar. Bahkan pemerintah dinilai tidak serius, pasalnya, hingga saat ini belum menyerahkan list atau daftar piutang yang akan dibayar pada pihak ketiga.

“Posisi kita DPRK siap memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe terkait rencana pinjaman uang ke Bank Aceh. Karena itu semua juga harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri,” Tegas Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus, Ahad (17/9).

Politisi yang akrap disapa Pon Cek ini juga menyebutkan, tanpa list tersebut pihaknya tidak dapat memberikan rekomendasi. “Kalau itu tidak ada bagaimana kita mau memberikan rekomendasi,” sebutnya.

Ia menyebutkan, sidang pembahasan piutang itu sudah pernah dibahas dua kali di tingkat DPRK. Bahkan untuk pemaparannya sudah diterima dua kali, disampaikan Pemko Lhokseumawe. Namun kesimpulannya, belum bisa memberikan rekomednasi karena list-list utang belum disajikan pada DPRK. “Jadi terkesannya Pemko Lhokseumawe tidak serius tentang pinjam uang itu dan tidak ada niat bayar hutang,” ungkapnya.

Pertanyakan Rencana Pinjaman

Sementara itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan rencana Pemko Lhokseumawe meminjam uang sebesar Rp80 miliar ke Bank Aceh. Senada dengan DPRK, Alfian, koordinator MaTA menyebutkan jika benar untuk bayar hutang, perlu penjelasan detail untuk hutang yang mana.

“Penjelasan ini penting dan jangan hanya sekedar mengatakan untuk bayar hutang. Wajib ada perincian secara detil buat apa saja. Kalau memang mau bayar hutang pembangunan, bangunan yang mana dan apa saja bagunannya sehingga jelas,” terang Alfian.

Menurut aktivis anti korupsi ini, publik patut mencurigai terhadap rencana hutang tersebut, ketika pihak DPRK meminta rincian utang tidak pernah diberikan dan langkah DPRK sudah tepat dengan menolak persetujuan peminjaman apa bila Pemko tidak menyerahkan rincian tersebut.

“Kalau pun kemudian diserahkan ke DPRK rincian usulan tersebut. Pihak dewan juga wajib memastikan uang apa saja yang mau dibayar sehingga harus meminjam,” lanjut Alfian.

Dikatakannya, saat ini MaTA lagi meneliti dan mengkaji terhadap kebutuhan Rp80 miliar tersebut buat apa saja. Apakah ada potensi korupsi atau tidak, kalau potensi maka MaTA pasti melaporkan ke penyidik. “Karena pembangunan di Pemko tahun sebelumnya banyak yang bermasalah dalam penelitian kita saat ini,” sebutnya.

Lembaga itu juga akan mengawasi kalau usulan peminjaman tersebut, diusulkan kembali dalam perencanaan anggaran 2018 nanti. DPRK diminta hati-hati sehingga tidak bermasalah dengan hukum.(msi/arm/mai)