Aceh Singkil Launching Aplikasi Desa

LAUNCHING: Pemkab Aceh Singkil launching Siskeudes 2017 melibatkan para Camat, kepala desa, bendara dan operator dari 116 desa di gedung serbaguna Pulau Sarok kecamatan Singkil, Rabu (20/9). IDRUS/RAKYAT ACEH

Singkil (RA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pemkab Aceh Singkil melaksanakan kegiatan Launching Aplikasi Desa yang di ikuti 116 desa dan BPG yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Rabu (20/9) di Gedung Serbaguna Pulau Sarok.

Acara yang diikuti sebelas kecamatan se Aceh Singkil itu acara di buka langsung Dulmusrid, Bupati Aceh Singkil untuk pengelolaan dana desa.

Hermanto, Kadis PMK menjelaskan SDM yang ada di desa belum memadai dalam mengelola keuangan Desa.

“Untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan keuangan yang ada di desa, maka dibuatlah Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Di daerah lain aplikasi ini sudah lama diterapkan disingkil baru kali ini,” katanya,
Lanjutnya, dalam pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pelatihan bagi para bendahara yang ada di desa.

“Sistem aplikasi ini akan diberikan pendampingan dan bimbingan kepada aparat desa yang berwewenang,” katanya.

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid mengatakan desa harus membuka diri dan transparan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.

Keuchik tidak boleh arogansi. Keuchik harus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik.

“Kades sama dengan saya yaitu di pilih oleh masyarakat. Jika ada kades yang tidak dapat berbuat baik dan sesuka hatinya, kami berharap agar dikampanyekan jangan di pilih lagi, termasuk saya jika tidak bisa bekerja,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga berharap agar keuchik memberikan contoh yang baik dan jangan malah keuchik yang paling depan dalam kejelekan.

“Saya sudah bekerjasama dengan Kajari untuk memproses keuchik yang bermasalah dan tidak sesuai dengan prosedur dalam pengelolaan keuangan desa,” katanya.

Ia mengaku dalam pengelolaan dana desa masih banyak kekurangan yang terjadi di desa, bukan hanya di Aceh Singkil bahkan di daerah lain.

Masih banyak di temukan berkas-berkas yang di buat asal-asalan, pekerjaan dikerjakan bukan dengan swakelola melainkan kepada kontraktor.

Selain itu, adanya proyek fiktif, tidak adanya harmonisan antara keuchik Dengan Ketua BPG, yang bisa mempengaruhi anggaran desa.

“Saya berharap kepada inspektorat agar benar-benar bekerja, jika sudah tidak mampu lanjutkan saja ketingkat kejaksaan.

Pengawasan dana desa tidak hanya di awasi oleh polisi, kejari, inspektorat dan KPK saja, namun seluruh masyarakat juga bisa mengawasi dana desa tersebut. (mag-74/bai)