SK Berakhir, MPU Batal Tausiyahi Walikota Subulussalam

Ketua MPU saat pertemuan dengan warga Tualang, Subulussalam, Rabu (27/9). KAYA ALIM/RAKYAT ACEH

SUBULUSSALAM (RA) – Warga Desa Tualang, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam terus melakukan upaya agar penerapan hukum syariat Islam ditegakkan.

Munculnya hal itu dimana Kepala Desa terpilih Tualang, bernama Pulih diduga telah melakukan mesum dengan seorang perempuan bersuami minggu lalu.

Sebelumnya, tanggal 20 September lalu puluhan warga Tualang mendatangi kantor MPU setempat dengan maksud menyampaikan kepada Walikota agar terduga dihukum sesuai dengan Qanun Aceh.

Pada waktu itu, Ketua MPU, Ust H Mansuri Bako meminta warga untuk membuat surat kepada MPU sebagai dasar mereka menyurati Walikota.

Namun, surat warga Tualang baru diterima oleh MPU pada tanggal 25 September 2017 bertepatan tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat MPU.

Dengan demikian, MPU yang kini sudah berakhir masa jabatan tidak bisa menyurati Walikota untuk memberikan tausiyah mengenai permintaan warga tualang.

“Surat dari warga tualang baru sampai ke MPU tanggal 25 September 2017, bertepatan tanggal berakhirnya masa jabatan kami.

Secara administrasi tidak mungkin kami menyurati Walikota terkait permintaan warga,” kata Maskur, yang sebelumnya sebagai Ketua Komisi A MPU, dikantor MPU, Rabu (27/9).

Maskur juga meminta kepada warga untuk tidak beranggapan lain kepada mereka. Sebab, secara administrasi tidak mungkin masa jabatan sudah berakhir kembali membuat surat atas nama lembaga MPU.

“Kalau kami buat surat, sementara masa jabatan sudah berakhir itu ilegal,” akui Maskur yang turut dihadiri mantan MPU lainnya.

Pun demikian, Maskur memberikan solusi kepada warga, dengan menunggu dilantiknya pejabat MPU baru atau warga langsung menyurati Walikota.

“Kalau warga bersabar, kita tunggu dulu pejabat MPU dilantik, atau bisa juga langsung menyurati Walikota,” ujar maskur.

Sementara, warga Tualang, Suprida dan Anjer, mengaku tidak sabar dengan menunggu pelantikan pengurus MPU.

Suprida, mengatakan pihaknya akan langsung menyurati Walikota Subulussalam agar memerintahkan Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH memproses kasus tersebut.

“Secepatnya kami kirimkan surat ke Walikota,” ujar Suprida. (lim/bai)