DPRK Pijay Dinilai Keliru Pahami Pendanaan Pilkada

Ilustrasi/Jawa Pos

MEUREUDU (RA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya menilai anggaran Pilkada Pidie Jaya sudah sangat rasional, apalagi saat pembahasan terlibat tim Pemerintah Aceh sebelum dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pernyataan tersebut disampaikan KIP Pidie Jaya lewat surat yang teken Ketua KIP Musman, SH dan para anggota, Cut Nur Azizah, SE, Firmansyah, S.Sos, Abdullah, SH, Ir. T. Barzaini. Surat dikeluarkan menyikapi pernyataan Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya Fakruzzaman Hasbalah di media, tentang anggaran Pilkada sebesar Rp21.466.709.650 yang dinilai terlalu boros.

Pernyataan Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya Fakruzzaman Hasbalah, menurut KIP Pidie Jaya, karena tidak mendapat informasi terkait mekanisme pendanaan Pilkada dan tidak mendapat informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang proses lahirnya NHPD, sehingga DPRK menanggapi pendanaan Pilkada dengan pemahaman yang keliru.

Komisioner KIP Pidie Jaya, Firman menyampaikan, pembahasan bersama tentang anggaran Pilkada berdasarkan hasil pembahasan bersama pemerintah dan KIP Pidie Jaya. “Bahkan karena alotnya pembahasan, KIP Aceh turut serta mensupervisi hasil pembahasan bersama,” sebutnya dalam surat tersebut, Ahad (17/12).

Dalam surat disebutkan, pembahasan turut melibatkan Tim Pemerintah Aceh di kantor Gubernur Aceh. Disampaikan, Pilkada serentak 2018 merupakan program strategis nasional yang harus dilaksanakan, dan dibebankan pada APBD dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018.

Juga disebutkan Pilkada serentak tahun 2018, tahapannya sudah dimulai tahun 2017 sehingga pendanaan sudah harus dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2017. Baik seluruhnya atau sebagian untuk selanjutnya dianggarkan dalam bentuk hibah.

Dijelaskan dalam hal pendanaan Pilkada, Bupati dan wakil Bupati Pidie Jaya tersebut, dibebankan pada APBK tahun 2017 dan APBK 2018. Untuk kebutuhan pendanaan itu, KIP Pidie Jaya sudah mengajukan usulan tertulis kepada bupati.

“Untuk selanjutnya dibahas beberapa kali bersama antara TAPD Pidie Jaya dengan KIP Pidie Jaya, selaku penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 2018. Hasil pembahasan usulan bersama antara TAPD Pidie Jaya dengan KIP Pidie Jaya melahirkan dana untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Rp21.466.709.650,” jelasnya.

Berikutnya dana sebesar itu, dituangkan dalam NHPD dan ditandatangani bersama oleh Bupati Pidie Jaya selaku pemberi hibah dan KIP Pidie Jaya selaku penyelenggara Pilkada. Penandatanganan NHPD dana Pilkada tersebut, berlangsung 4 November 2017 di ruang rapat kaantor Bupati Pidie jaya yang dihadiri, bupati, komisioner KIP, Ketua DPRK Pidie Jaya, kajari Pidie.

Setelah NHPD ditandatangani oleh KIP Pidie Jaya dan Bupati Pidie Jaya, maka segera diajukan permohonan nomor registrasi hibah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPRR) c/q Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh.

Disebutkan, proses registrasi tersebut merupakan entry point untuk memasukkan hibah dalam mekanisme APBN sebagaimana ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU- RI) Nomor 88/kpts/KPU/Tahun 2016 tentaang pedoman teknis dan tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (ra)