Panwaslih : Mutasi Jelang Pilkada Harus Ada Izin Mendagri

Rakyat Aceh

SUBULUSSALAM (RA) – Ketua Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kepala Daerah Kota Subulussalam, Asmiadi Ujung menjelaskan jika Kepala Daerah melakukan mutasi terhadap PNS enam bulan menjelang penetapan pasangan calon, harus memiliki surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hal itu sesuai amanat Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Asmiadi juga mengaku Panwaslih Subulussalam sudah berkomunikasi dengan pihak Bawaslu pusat menyikapi pelantikan sejumlah pejabat eselon III minggu lalu. Tanggapan dari Bawaslu pusat, kata Asmiadi, Kepala Daerah yang daerahnya menggelar Pilkada baik petahana maupun bukan petahan tidak diperbolehkan kecuali ada persetujuan dari Mendagri ” Bahkan, Bawaslu pusat sudah menegurkan kami terkait mutasi jumat minggu lalu, ” aku Asmiadi kepada Rakyat Aceh, Senin (18/12)

Asmiadi menjelaskan, pihaknya akan melayangkan surat ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meminta klarifikasi terkait pelantikan sejumlah pejabat eselon itu ” Bawaslu menegaskan tetap mengacu pada Undang-undang nomor 10 tahun 2016, tidak boleh melakukan mutasi enam bulan menjelang penetapan pasangan calon ” terangnya (lim).