Adik Maju di Pilkada, Abang Dinonjobkan

Adik Maju di Pilkada, Abang Dinonjobkan/Kaya Alim

SUBULUSSALAM (RA) – Menjelang pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, yang tinggal menghitung hari lagi, Walikota H. Merah Sakti kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II, III dan IV, Kamis (4/1).

Tak tanggung-tanggung, mutasi perdana yang digelar tahun ini satu bulan menjelang penatapan pasangan calon, Merah Sakti memberhentikan 22 orang PNS dari jabatan dan 70 orang PNS diangkat. Dari jumlah PNS yang diberhentikan, satu diantaranya abang kandung Wakil Walikota Subulussalam yang kini kembali disebut-sebut akan kembali mencalonkan diri sebagai Wakil yang mendampingi H. Affan Alfian Bintang, SE pada Pilkada mendatang.

Sebelumnya, H. Salmuddin abang kandung Wakil Walikota, Drs. Salmaza menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial. Tak hanya abang Salmaza yang menjadi korban pergeseran, adik bakal calon Walikota, H. Affan Alfian Bintang yang bernama Rudi Hartono juga menjadi korban badai mutasi yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, digeser menjadi staf di Setdako Subulussalam.

Nama lainnya, terlihat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Hj. Sartina NA yang merupakan istri Walikota Merah Sakti juga diberhentikan dari jabatan, yang juga disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai Walikota yang berpasangan dengan Dedi Anwar Bancin.

Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako, Jumat (5/1) yang sebelumnya mempersoalkan mutasi pada pertengahan Desember 2017 lalu, sangat menyayangkan atas sikap Walikota yang melakukan mutasi menjelang Pilkada. Padahal, kata Edi, jelas dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pilkada dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Edi mengaku, mutasi akhir tahun lalu pihaknya sudah melayangkan surat ke Mendagri agar Surat Keputusan Walikota yang mengangkat dan memberhentikan pejabat eselon III dan IV itu dibatalkan, karena dinilai cacat hukum.

“ tapi kembali dilakukan mutasi satu bulan menjelang penetapan pasangan calon. Mutasi yang dilakukan kemarin jelas mengarah kepada kepentingan politik, tentu saja diuntungkan kepada kandidat yang dekat “ kata Edi (lim).