BANDA ACEH (RA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh beberapa hari yang lalu menyampaikan berita resmi statistik. Dalam data BPS tersebut Aceh menempati posisi ke 6 dari daerah-daerah miskin di Indonesia. Dari fakta ini timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ??
“Menurut saya ini disebabkan karena para pemimpin Aceh (dalam hal ini elite politik di eksekutif dan legislatif yang notabenenya mendapat amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membangun Aceh) belum menunjukkan kesungguhan dan keseriusan serta tanggungjawab dalam menjalankan amanah yang diembannya,” kata Anggota DPD RI Dapil Aceh Drs Ghazali Abbas Adan.
Ghazali Abbas menambahkan, betapa ketika memburu kekuasaan (dalam hal ini kekuasaan yang menyangkut dengan urusan publik, rupa-rupa janji ditaburkan, citra diri ditebarkan) niscaya publik tertarik memberi dukungan sehingga dengan dukungan itu tercapailah apa yang dia inginkan. Akan tetapi setelah tercapai yang diinginkan, mareka pun lupa terhadap apa yang dijanjikan.
“Sebagai contoh, kita tentunya belum lupa dengan janji bahwa setiap bulan keluarga di Aceh akan mendapatkan Rp 1 juta. Kemudian bagi anak-anak Aceh yang sudah akil baligh akan dapat menunaikan ibadah haji gratis dengan kapal pesiar. Tetapi janji-janji itu tidak pernah terwujud ditambah lagi dengan banyaknya janji-janji cet langet lainnya,” ungkap Ghazali Abbas.
Mantan Abang Jakarta 1979 ini menjelaskan beberapa tahun terakhir Aceh selalu mendapat dana transfer dari pusat dalam jumlah yang sangat fantastis. Dan di antaranya yang paling menonjol adalah dana otonomi khusus (otsus). Tetapi faktanya rakyat Aceh masih saja menempati rangking yang belum menggembirakan dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan.
Sementara para elite politik hidup makmur dengan rupa-rupa sumbernya.
Dana transfer dari pemerintah pusat yang fantantis itu ternyata belum dapat dikelola dengan baik dan profesional untuk mensejahterakan rakyat. Terkecuali di bidang kesehatan yang diawali oleh program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga dapat meringankan bagi rakyat untuk berobat ketika kesehatannya terganggu. Sedangkan yang lainnya belum tersentuh.
“Berdasarkan pengalaman sebagaimana saya deskripsikan ini, maka saya sangat mengharapkan di era kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, niscaya amanah yang diberikan masyarakat kepadanya untuk memimpin Aceh selama periodenya beberapa tahun kedepan, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab serta Profesional. Terutama terhadap janji-janji dan program-program strategis pro-rakyat yang pernah diutarakan dalam proses menuju terminal amanah yang didapatkan saat ini,” harap Ghazali Abbas.
Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan ini juga mengingatkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya seperti sekarang adalah disebabkan adanya dana otsus. Dimana menurut rumusnya secara berangsur dana tersebut akan berkurang dan berakhir pada tahun 2027.
Oleh karenanya ia berharap kepemimpian Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah harus menunjukkan kecerdasan, kepiawaian dan profesionalitas dalam mengelola dana itu niscaya monumental dalam rangka mengantisipasi satu masa kelak tatkala dana otsus itu berakhir.
Dan dalam waktu yang bersamaan pula mengajak semua elemen masyarakat Aceh, apakah ia elite politik, tokoh-tokoh masyarakat maupun akademisi, cerdik candakia untuk menyamakan sikap dan suara meminta kepada pemerintah pusat agar dana otsus itu dipermanenkan.
Untuk tujuan ini tidak perlu mengait-ngaitkan dengan dana otsus untuk Papua atau dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogjakarta. Tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah prestasi dan peran Aceh dalam kaitannya dengan terbentuk dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).
Alumnus Fakultas Syariah Jurusan Pidana dan Perdata Islam (Muamalat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan seiring dengan itu pula maka dalam perjalanan periode kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk beberapa tahun ke depan, selain melaksanakan proyek-proyek Strategis Nasional di Aceh, juga harus benar-benar serta sungguh-sungguh melaksanakan program-program Strategis Pro-rakyat yang sudah menjadi agenda dalam kepemimpinannya.
“Sekaitan dengannya, berdasarkan beberapa program Aceh Hebat sebagaimana yang telah dikhalayakkan itu, saya menaruh optimisme apabila benar-benar dan sungguh-sungguh dilaksanakan. Dan Aceh Hebat yang menjadi obsesi Pemerintah Aceh kini dan saya yakin juga obsesi seluruh rakyat Aceh itu akan menjadi kenyataan. Dengan demikian masyarakat Aceh akan keluar dari kemiskinan dan hidup dalam kemakmuran, Insya Allah,” pungkas Ghazali Abbas. (ra)
