Haji Uma : DPD Tolak Rencana Impor Beras

Anggota DPD RI H. Sudirman

JAKARTA (RA) – Komite II DPD RI menolak rencana Kementerian Perdagangan RI yang akan mengimpor beras premium 500.000 ton dalam waktu dekat. Karena dikhawatirkan harga gabah petani akan menurun. Selain itu diduga ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut.

Penolakan itu disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perdagangan yang dihadiri Direktur Impor, Indrasari Whisnu Wardhana dan Kepala Badan Ketanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi, Rabu (17/1).

“Dari Kementerian Pertanian dalam rapat tadi menyebutkan cadangan beras kita di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 900.000 ton, artinya masih cukup untuk enam bulan kedepan. Dalam waktu dekat juga semua daerah akan panen raya, artinya beras kita masih surplus,” kata Anggota Komite II DPD RI, H Sudirman alias Haji Uma kepada Rakyat Aceh, Kamis (18/1).

Sementara Direktur Impor dalam rapat tadi menyebutkan, sedang mengalami krisis beras, sehingga butuhkan impor beras 500.000 ton dengan jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5 triliun. “Jadi tadi kita menolak impor beras, dan mempertanyakan dasar kementerian perdagangan untuk impor beras,” ujar Haji Uma.

Sebab kata Haji Uma, pernyataan Kemendag tak berdasar. Selain itu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga gabah petani yang akan panen raya dalam waktu dekat. “Tadi kita juga mempertanyakan dimana manfaat dari program cewak sawah baru yang menghabiskan anggaran Rp 1,18 triliun. Lalu pupuk subsidi yang menghabiskan dana Rp 48 triliun,” ujar Haji Uma.

Karena itu, Komite II mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak impor beras. “Kalau krisis atau untuk berjaga-jaga boleh impor beras, tapi stok beras kita masih banyak termasuk di Aceh yang sampai sekarang stoknya 30.000 ton, cukup untuk Enam bulan kedepan,” katanya.

Persoalan lain, yang memenangkan tender impor beras itu bukan bulog tapi perusahaan lain. “Harusnya dana impor beras itu bisa dialihkan untuk bulog untuk membeli beras yang berkualitan bagus,” katanya. DPD berharap tak ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut.(ril/slm)