Ramai Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Belum Lengkapi LHKPN

http://sumeks.co.id

BANDA ACEH (RA) – Empat bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan wakil Bupati Pidie Jaya, seluruhyna dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai bupati/wakil bupati periode 2018-2023. Syarat administrasi lain masih kurang dari masing-masing pasangan, surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), kecuali Bapaslon Muhammad Yusuf Usman dan Wakilnya, Anwar Ishak.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, Musman SH kepada Rakyat Aceh, di ruang kerjanya mengatakan, tim pemeriksa telah menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan setiap masing-masing balon yang meliputi pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika dalam rapat pleno, bahwa balon bupati maupun wakil bupati seluruh memenuhi syarat.

Disebutkan, kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan balon bupati tersebut dituangkan dalam berita hasil pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing balon bupati-wakil bupati. Dijelaskan setiap balon dibuat berita acara hasil pemeriksaan masing-masing yang juga merupakan sebagai kelengkapan syarat administrasi untuk di tetapkan sebagai calon. Berita acara tersebut bernomor mulai dari 33 sampai nomor 40 / PANPILKADA/1/2018.

“Semua bakal calon, bupati maupun wakil bupati setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 13-14 Januari lalu dan hasilnya di tetapkan dalam rapat pleno tim pemeriksa dari IDI, BNN dan HIMPSI pada hari Selasa (16/1) kemarin semuanya memenuhi syarat,” sebut Musman, Rabu (17/1) kemarin.

Ditambahkan, sesuai dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2017, bahwa kesimpulan dan seluruh hasil pemerkisaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding. Berita acara tersebut di tanda tangani oleh ketua Pelaksana dr. Nurnikmah, Mkes , Koordinator pemeriksa Jasmani, dr Iskandar,Sp, BS, Koordinator pemeriksa phisikologis, Lisdayani, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Koordinator pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, Brigjen Pol, Drs. Faisal Abdul Naser, MH.

Sementara Ketua Pokja Pencalonan, Cut Nurazizah menyebutkan, setelah hasil tes kesehatan keluar, syarat administrasi bakal calon bupati/wakil bupati hampir semuanya lengkap. Namun yang belum dilengkapi balon, LHKPN berupa surat tanda terima laporan dari KPK RI, kecuali Muhammad Yusuf Usman dan pasangannya, Anwar Ishak.

“Yang harus di serahkan ke KIP adalah surat tanda terima laporan harta kekayaan ke KPK-RI. Kemudian LHKPN balon tersebut, KPK akan menyerahkannya ke KPU pusat. Hanya pasangan Muhammad Yusuf Usman/ Anwar Ishak yang telah lengkap administrasinya,” ujar Cut Nurazizah.

Kendati demikian, Muhamad Yusuf Usman “Sop Kreh Kroh” dan pasangannya telah lengkap administrasinya, pasangan yang maju lewat jalur independen ini tetap harus menyerahkan perbaikan syarat dukungan KTP masyarakat yang kurang, mulai tanggal 18-20 Januari yang juga bersamaan dengan perbaikan syarat administrasi bapaslon lain.

“Begitu juga Bapaslon Muhibuddin M Husen- M Yusuf Ibrahim. Jika setelah dilakukan verifikasi faktual perbaikan dukungan juga tidak memenuhi syarat, tidak dapat ditetapkan sebagai calon. Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan syarat administarsi calon dan syarat dukungan dilakukan hingga tanggal 8 Februari 2018, atau sebelum pleno KIP,” jelasnya.

Sedangkan bagi paslon yang berlatar belakang PNS, administrasinya yang diserahkan ke KIP untuk sementara cukup dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN, bermaterai. Dan 30 hari sebelum hari pemungutan dan perhitungan suara, surat pemberhentian dari atasannya sudah harus diserahkan ke KIP.

“Jika tidak ada surat pemberhentian dari atasan, surat pernyataan mengundurkan diri sudah dapat di terima. Dan lima hari sebelum penetapan calon pengunduran diri dari PNS sudah di proses oleh atasan. 30 hari sebelum hari H, pemberhentian dari PNS sudah harus ada,” tegasnya. (mag-75)