APBA 2018, Silahkan Buka-Bukaan Saja

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), T. Iskandar Daod

BANDA ACEH (RA) – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf diminta terbuka pada publik terkait macetnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018. Pelurusan masalah dipandang penting agar tidak muncul pandang miring terhadap Pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Buka-bukaan saja apa masalahnya, siapa yang salah, agar jelas duduk persoalannya jangan sampai muncul fitnah,” sebut anggota DPRA Fraksi Demokrat, Iskandar Daod.
Katanya DPRA sudah sangat kooperatir untuk membahas, namun pihak pemerintah Aceh lewat SKPD seakan menghindar untuk duduk bersama membahas persoalan.

“Setelah diundang beberapa kali pembahasan tidak ada SKPD yang hadir,” jelasnya.
Anggota DPRA Komisi VII ini meminta agar ‘permainan’ segera disudahi jangan sampai berlarut. Ia menegaskan, inti persoalannya ada pada eksekutif, bila selesai di gubernur maka selesai semua masalah.

Iskandar menyarankan, eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari win-win solution, sebab pemerintahan harus jalan dan ekonomi masyarakat juga berputar. “Karena memang uang Aceh untuk belanja publik dan gaji hanya bersandar dari anggaran itu,” sebutnya.

Sementara itu, juru bicara Pemerintah Aceh Wiraatmadinata menjelaskan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS (Penetapan Penggunaan Anggaran Sementara sudah diajukan ke dewan sejak Juni 2017 lalu.

Bahkan tambah Wira, pengajuan lagi oleh eksekutif pada bulan Agustus, dewan juga tidak membahas dan terakhir tanggal 4 Desember 2017. “Ini sangat kita sesalkan mengapa dan ada apa sebenarnya yang diajukan deadlock,” katanya.

Wira menyebutkan, dalam anggaran yang diajukan ada tiga warna, untuk paket hijau dan kuning sudah ada kesepakatan antara dewan dan eksekutif paket dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan hukum.

Sedangkan paket merah, justru ini yang dianggap beresiko dengan hukum. “Kami juga tidak mau kalau melanggar dan berurusan dengan KPK, siapa yang siap masuk penjara?” tegasnya.

“Sekarang kita tetap menunggu saja. Sebab, sudah kita masukkan dan minta perubahan dari total Rp1,7 trilliun sebelumnya, pagi kita masukkan namun sore dikembalikan lagi oleh dewan. Ada apa ini? tanya Wira heran. (imj/mai)