Pergub Solusi Atasi Kebuntuan APBA

BANDA ACEH (RA) – Dosen FISIP Unsyiah, Aryos Nivada menyatakan bahwa semakin mengkristalnya sengkarut pengesahan APBA 2018 merupakan konsekuensi dari disharmonisasi komunikasi antara elit di Pemerintahan Aceh.

“Publik tidak lagi terkejut dengan semakin mengkristalnya dinamika politik dalam pengesahan APBA 2018. Ini semua konsekuensi dari adanya disharmonisasi, atau lebih tepatnya kebuntuan komunikasi selama ini antara Pemerintah Aceh dan DPRA,” ujar Aryos.
Lebih jauh, Aryos sepakat bahwa apabila komunikasi sudah buntu seperti saat ini, maka harus ada solusi konkrit agar anggaran secepatnya disahkan. Katanya, solusi paling tepat APBA dipergubkan.

Apabila terjadi dead lock antara Pemerintah Aceh dan DPRA, maka konstitusi memberikan jalan keluar yaitu melalui mekanisme pengesahan anggaran melalui jalur peraturan kepala daerah,” sebutnya.

Menurutnya polemik pengesahan anggaran ini tak boleh dibiarkan berlarut larut, sebab berdampak bagi rakyat Aceh secara keseluruhan. “Suka tidak suka, ekonomi Aceh hari ini masih amat bergantung APBA,” jelas Pengamat Politik dan Keamanan Aceh ini.

Di sisi lain, Aryos juga mengingatkan bahwa meskipun Pergub dapat menjadi solusi dari kebuntuan komunikasi di parlemen dalam hal pengesahan anggaran, namun pihak eksekutif perlu mempertimbangkan untung rugi sebelum mempergubkan APBA.

“Setiap pilihan ada resiko dan konsekuensi. Bila menunggu APBA diqanunkan, dengan dinamika yang terjadi saat ini maka kemungkinan besar akan semakin tidak menentu. Selain itu resiko terkena sanksi dari pemerintah Pusat juga akan lebih besar ekses dari keterlambatan pengesahan APBA,” jelasnya.

Selain itu, bila menggunakan jalur Pergub, maka Aceh akan menggunakan APBA sebelumnya. Hal ini tentu saja merugikan Aceh karena kebutuhan anggaran di tahun ini tidak sama seperti tahun sebelumnya. Selain itu terjadi pengurangan penerimaan yang bersumber dari dana transfer pusat seperti dana otsus.

Alumnus magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu juga menyebutkan tak kalah penting, kalau ini jadi dipergubkan, maka ini pengalaman perdana Aceh menggunakan anggaran melalui mekanisme Pergub. Ini tentu akan menjadi problematika tersendiri, karena Aceh belum pernah menggunakan anggaran via pergub untuk menjalankan program pembangunan. “Yang jelas APBA harus segera disahkan. Karena rakyat di lapisan bawah sudah menjerit,” sebutnya Aryos. (rel/mai)