DPRK Pijay Sidak Gudang BPBD

SIDAK: Anggota komisi B DPRK Pidie Jaya menyidak dan mengecek gudang BPBD Pidie Jaya, paska diungkapkannya penggelapan dan penjualan beras bantuan bencana yang diduga didalangi oleh Kabid Logistik dan Kedarurat BPBD setempat, Pidie Jaya, Senin (29/1). IKHSAN/RAKYAT ACEH

Berang Tak Diberikan Data Bantuan
MEUREUDU (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, berang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan menilai instansi tersebut tidak terbuka terhadap data bantuan gempa. Untuk itu, dewan mendesak Pemkab Pidie Jaya mempublis seluruh bantuan gempa ke publik. Selain itu meminta polisi untuk membongkar dugaan penggelapan beras bantuan sampai tuntas serta dugaan-dugaan terjadinya penyelewangan bantuan gempa.

“Kami sangat mengapresiasi kerja polisi yang telah mampu membongkar dan menggagalkan penggelapan dan penjualan beras bantuan bencana. Atas keberhasilan itu, polisi juga harus mampu membongkar dugaan-dugaan terjadi penyelewengan bantuan terhadap korban gempa yang datanya tidak terbuka sampai sekarang,” ujar Nazaruddin Ismail, Wakil Ketua Komisi B sat melakukan sidak ke gudang Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pidie Jaya, Senin (29/1).

Sidak ke gudang BPBD Pidie Jaya tersebut dilakukan ekses dari diungkapkannya dugaan penggelapan beras bantuan bencana alam sebanyak 4,5 ton yang diduga dilakukan oknum ASN. Aksi DPRK itu dipimpin Ketua Komisi B Heri Ahmadi, Wakil Ketua Nazaruddin Ismail, Usman A Jalil dan Bahtiar masing-masing anggota. Selain ke gudang BPBD, Komisi B juga melakukan sidak ke sejumlah gudang pemerintah lainnya, yakni milik Disperindagkop UKM dan Dinas Sosial.

“Sebagai mitra kerja pemerintah dan juga berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat terhadap bantuan gempa, peninjauan dan pengecekan barang-barang di gudang dinas dan badan yang menyimpan barang bantuan, baik bantuan bencana gempa dan bantuan bencana alam lainnya. Sidak ini sebagai juga fungsi pengawasan yang melekat pada kami,” Ustad Am.

Saat Sidak yang dilakukan di gudang BPBD, sejumlah anggota dewan dari komisi B yang membidangi kesejahteraan masyarakat tersebut, berang dan marah BPBD Pidie Jaya. Kemarahan anggota dewan itu, dipicu ketika meminta data bantuan untuk korban gempa yang masuk dari berbagai donatur. Namun data tersebut tak diberikan dengan alasan tak ada sama mereka.

“BPBD Pidie Jaya tidak terbuka tehadap bantuan korban gempa. Katanya data itu tidak ada sama mereka, tapi sama Satgas gempa. Tapi kami telpon Asisten II Sekdakab, data itu juga belum di siap. Kami sangat marah dan kecewa terhadap BPBD dan Pemkab,” sebutnya.

Atas kejadian tersebut, ia menduga ada upaya untuk memanipulasi data bantuan korban gempa tersebut. Termasuk bantuan keuangan yang masuk dari sejumlah donatur yang hingga kini tak jelas berapa jumlahnya dan digunakan kemana saja.
“Sebenarnya kita tidak ingin ini (bantuan) masuk ke hukum. Tapi karena pemerintah berkelit, kami kecewa,” tegasnya. (mag-78/mai)