Marak Ilegal Fishing DPRA Minta Bakamla Diperkuat

Ilustrasi

BANDA ACEH (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta semua pihak untuk berupaya melakukan upaya pengurangan kriminalitas di laut Aceh. Sementara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Aceh dari TNI AL, diminta untuk meningkatkan pengawasan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri terkait isu maraknya tindakan ilegal fishing dan pengambilan bibit ikan yang berdampak pada pencurian.

“Kita tidak melihat kasatmata terkait kriminal ini. Begitu juga dengan data, makanya perlu sebuah kajian dari Bakamla dan akademisi,” ujar Nurzahri, yang juga politisi Partai Aceh ini, Senin (12/2).

Ia menambahkan, peningkatan yang dilakukan dari Bakamla dan lembaga yang peduli terhadap ilegal fishing jangan sampai diabaikan dan di luar pengawasan.

“Inilah kita perlu motode pengawasan demi kedaulatan laut di Aceh,” ungkapnya.
Isu maraknya ilegal fishing di laut Aceh juga mencuat dalam pertemuan antara DPRA, pemerintah Aceh serta nelayan beberapa waktu lalu. Ia juga berharap, terbentuknya tim kajian dari pemerintah Aceh secara kolektif sebagai solusi untuk pengurangan kriminalitas di laut.

“Kalau dari pemerintah rencana pembelian pesawat salah satu untuk pengawasan laut,” ungkapnya.

Meski demikian, rencana pembelian dua pesawat dalam KUA PPAS belum dibahas maupun persetujuan dari DPRA. Dikatakannya, dengan adanya penangkapan kapal asing di Indonesia, bukti masih tingginya kriminalitas di selat malaka. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI jug bersikukuh akan membakar dan menenggelamkan kapal ilegal fishing tersebut. (adi/mai)