Aceh Siap Jadi Sentra Produksi Garam

DIALOG : Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh T Diauddin, menerima kunjungan anggota DPD RI Haji Sudirman dan Anggota DPRA Martini, Selasa (20/2). FOTO FOR RA

BANDA ACEH (RA) – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma berharap Provinsi Aceh menjadi salah satu sentral produksi garam di Indonesia. Untuk itulah, dibutuhkan peran serta Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan itu.

Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun dua sentral produksi garam dengan sistem geo-membran, yaitu di Pidie Jaya dan Aceh Utara. “Aceh sendiri untuk tahun 2018 ini akan dibangun dua sentral produksi garam dengan sistem geo-membran,” kata Haji Uma saat bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Ir. T. Diauddin, Selasa (20/2).

Menurut Haji Uma, kawasan bagian pesisir Aceh sangat potensial dikembangkan sebagai sentra produksi garam. Apalagi mengingat kualitas air laut di Aceh sangat jernih dan mengandung garam cukup tinggi. Selain Pidie dan Aceh Utara, Haji Uma menyebutkan, kawasan Gampong Pasie Kecamatan Lhoong, Aceh Besar juga sangat potensial untuk pengembangan garam dengan motede geo-membran. Di kawasan Leupong dan Lhoong ada 40 hektar potensi tambak garam.

Dengan penerapan motede geo-membran, kata Haji Uma, maka akan didapat garam yang berkualitas sesuai standart SNI dan produksi garam yang dihasilkan akan mengalami peningkatan.

Lebih lanjut ia juga berharap petambak garam Aceh untuk berani meninggalkan pola tradisional dan menerima inovasi baru dalam sistem produksi garam, salah satunya sistem geo-membran yang hasil produksinya lebih menjanjikan.

“Antara beban kerja dan hasil uang diperoleh sangat tidak sebanding. Hal ini yang kemudian menempatkan petani garam di Aceh dalam posisi yang belum sejahtera,” kata Haji Uma.

Lebih lanjut dirinya juga mengaku sangat miris ketika ada kebijakan impor garam diterapkan pemerintah, dirinya di Komite II DPD RI salah seorang yang bersuara lantang menolak kebijakan impor. Sementara bahan baku garam di Indonesia, sangat melimpah.

” Setelah dukungan diberikan KKP terwujud, maka perlu sinergitas untuk bersama sama mengawal. Kita harap nantinya dapat diikuti oleh daerah lainnya di Aceh,” harapnya.

Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Haji Uma juga berharap agar memetakan potensi seluruh kabupaten/kota di Aceh. daerah – daerah mana saja yang layak untuk dijadikan sentra produksi garam.

Kadis DKP Aceh Diauddin kepada Haji Uma menyampaikan potensi garam Aceh luar biasa. Namun persoalannya sekarang, tidak bisa diwujudkan karena kurang pembinaan.
“Dulu ada pembinaan namun hanya petani kecil saja. Kedepan akan kita buat lima klaster,” kata nya.

Disebutkan, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, ada 18 daerah potensial dijadikan sentra produksi garam. “Kedepan kita berharap industri garam ada keterlibatan anak – anak muda, bukan lagi orang tua,” kata dia.

Dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa lebih, kata dia, Provinsi Aceh tentunya membutuhkan
12 ribu ton garam pertahun. Dengan asumsi, satu rumah tangga mengkonsumsi 1 Kg garam perbulan. ” Ini hanya untuk konsumsi saja, belum lagi untuk membuat ikan asin dan asam belimbing,” demikian ungkapnya. (slm)