Aparatur Gampong Dilarang jadi PPK dan PPS

Peserta calon PPK Abdya mengikuti ujian tulis di sekolah MTsN Susoh, yang diselenggarakan KIP setempat, Ahad (11/2). RAHMAD/RAKYAT ACEH

CALANG (RA) – Bupati Aceh Jaya, mengeluarkan surat edaran Nomor : 200/433/2018, terkait penerimaan PPK dan PPS, dimana dalam surat edaran itu aparatur gampong dan tenaga honorer tidak di benarkan sebagai anggota PPK dan PPS.

Surat itu dirujukan kepada Ketua KIP serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Jaya surat yang di tandatangani 23 Februari 2018.

Surat edaran itu dikeluarkan Bupati Aceh Jaya berdasarkan wewenang kewajiban PPK dan PPS sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam poin a, PNS yang ikut sebagai penyelengara pemilu harus mendapat izin tertulis dari Bupati Aceh Jaya, sementara pada poin b, Tenaga Kontrak Daerah/Honorer hanya dapat mengikuti seleksi sebagai PPK.

Bila dinyatakan lulus agar memilih salah satu gaji/honorer (PPK atau intensif daerah), pada poin C, Tenaga Kontrak Daerah/Honorer tidak benar duduk sebagai PPS. Sementara pada poin d, aparatur gampong tidak dibenarkan sebagai penyelengara pemilu, baik sebagai PPK maupun PPS.

Di akhir surat edaran tersebut, berkenan dengan maksud tersebut, kami minta dukungan saudara agar panitia seleksi dapat menindaklanjutinya, sehingga pelaksnaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Aceh Jaya berjalan lancar, surat tersebut yang di tanda tangani oleh Bupati Aceh Jaya, Drs H T Irfan TB.

Ketua KIP Aceh Jaya, Helmi Syahrizal, saat di konfirmasi Rakyat Aceh yang sedang berada di Banda Aceh mengungkapkan. “Besok kita akan duduk dengan seluruh Komisioner KIP terkait dengan surat edaran Bupati Aceh Jaya,” katanya.
Apalagi, besok akan dimulai tes wawancara calon anggota PPS dimulai dari tanggal 27 Februari-1 Maret 2018 mendatang. (mag-67/bai)