Demi Bantuan Makanan, Wanita Syria Terpaksa Beri Layanan Seksual

Wanita Syria (Getty Images)

Harianrakyataceh.com – Para wanita di Syria dieksploitasi secara seksual oleh pria yang memberikan bantuan atas nama PBB dan badan amal internasional lainnya. Ini berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh BBC, Selasa (27/2).

Meskipun pernah terjadi pelecehan seksual di Syria tiga tahun lalu, rupanya hal tersebut terus berlanjut. PBB dan badan amal lainnya mengatakan, mereka tidak memiliki toleransi terhadap eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual ini pertama kali dilaporkan tiga tahun lalu. Seorang aktivis kemanusiaan Danielle Spencer tiga tahun yang lalu mendengar tentang tuduhan dari sekelompok wanita Syria di sebuah kamp pengungsi di Yordania pada Maret 2015.

Syria

Syria (Reuters)

Spencer melakukan wawancara dan observasi pada sejumlah perempuan yang mengatakan kepadanya bahwa pria dari dewan lokal di daerah seperti Daraa dan Quneitra yang menawarkan bantuan namun ditukar dengan hubungan seks.

Pekerja bantuan mengatakan kepada BBC, eksploitasi seksual itu begitu meluas sehingga beberapa wanita Syria menolak pergi ke pusat distribusi karena orang-orang akan menganggap mereka telah menawarkan tubuh mereka agar mendapatkan bantuan makanan untuk dapat mereka bawa pulang.

United Nations Population Fund (UNPF) melakukan penilaian terhadap kekerasan berbasis gender di wilayah tersebut tahun lalu. Mereka menyimpulkan kalau bantuan kemanusiaan telah ditukar dengan hubungan seksual.

Laporan berjudul Voices From Syria 2018 mencontohkan, anak perempuan atau wanita dewasa ada yang menikahi pejabat untuk waktu singkat. Nikah kontrak ini hanya untuk memberikan layanan seksual. Sebagai imbalan, mereka mendapatkan makanan.

“Para pelaku kekerasan seksual menahan bantuan yang telah dikirimkan dan kemudian meminta wanita memberikan layanan seksual agar mereka mendapatkan makanan,” terang Spencer.

Juru Bicara UNHCR mengatakan, pihaknya mengetahui tuduhan tersebut namun tidak ada informasi dan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pelaku atau organisasi mana pun.

Namun UNHCR telah menugaskan penyelidikan baru untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Selain itu juga dilakukan berbagai upaya tambahan guna memperkuat langkah-langkah pencegahan.

(ina/ce1/JPC)