IPM Terendah se Aceh

SUBULUSSALAM (RA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam, mencatat pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Kota Subulussalam mengalami kenaikan yakni 15,440 jiwa atau 19,71 persen dari jumlah total penduduk.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Kota Subulussalam, Tasdik Ilhamuddin saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (2/3). Menurut keterangan Tasdik Ilhamuddin, angka tersebut bertambah 0,14 poin persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya 14,990 jiwa atau 19,57 persen.

Menurut Tasdik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini ditentukan oleh pendapatan dan atau harga barang/jasa kebutuhan penduduk. Jika pendapatan naik dan harga barang/jasa tetap, maka daya beli meningkat. Sebaliknya jika pendapatan tetap dan harga barang/jasa naik, maka daya beli menurun.

Tasdik mengaku tidak memiliki data penyebab kenaikan angka kemiskinan di Negeri Sada Kata itu. Sebab, BPS tidak ada melakukan survei khusus mengenai penghasilan penduduk, tetapi BPS hanya menyurvei pengukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran.

“BPS hanya mengukur kemiskinan saja berdasarkan pengeluaran masing-masing rumah tangga. Jadi mengapa angka kemiskinan menjadi naik, dan apa penyebabnya, kami tidak survei hal itu tetapi hanya menyurvei pengeluaran. Maka kami tidak bisa berspekulasi mengenai penyebabnya,” kata Tasdik.

Ditambahkan, Kota Subulussalam masih berada di urutan kedelapan setelah Simeulue dan Aceh Utara. Sementara, urutan pertama angka kemiskinannya meningkat masih dipegang Kabupaten Aceh Singkil, dan urutan kedua, Gayo Lues, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Barat.

Tasdik menuturkan, untuk menghitung angka penduduk miskin dilakukan survei sosial ekonomi nasional yang setiap tahun dilakukan dengan mengambil sampel 400 KK dari jumlah penduduk di Kota Subulussalam.

Penentuannya didasari pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga minimal 2.100 kilo kalori per kapita per hari. “Jika di rupiahkan sebesar Rp273,370 batas kategori miskin. Jika pengeluaran dibawah jumlah tersebut maka sudah termasuk miskin. Misalnya, dalam satu rumah tangga ada empat orang. Sedangkan pengeluarannya hanya Rp1 juta perbulan. Jika dibagi empat perorang hanya Rp250 ribu per bulan,” terangnya.

Menurut Tasdik, dana desa yang sudah berjalan tiga tahun belum berdampak signifikan untuk mengentaskan angka kemiskinan. “Kalau dari hitungan BPS, program dana desa tidak ada perubahan yang menyolok terhadap angka kemiskinan. Ini perlu kerja keras kita bersama dalam mengentaskan angka kemiskinan agar dapat berkurang. Sebab, untuk menurunkan angka kemiskinan itu, terlebih di Kota Subulussalam yang mencapai 19,71 persen membutuhkan waktu yang lama,” jelasnya.

Masih menurut keterangan Tasdik, tak hanya persoalan angka kemiskinan yang dialami penduduk Kota Subulussalam, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Subulussalam juga berada diurutan paling rendah dari 23 kabupaten/kota se Aceh. Kata Tasdik, perkembangan IPM Kota Subulussalam tahun 2016 mencapai angka 62,18 poin.

Penilaian IPM, ujar Tasdik terdiri dari tiga indikator yaitu, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator kesehatan, dilihat dari harapan hidup. Sesuai data BPS, Kota Subulussalam angka harapan hidup hanya 63,4 poin. Dengan demikian, Kota Subulussalam termasuk terendah.

Sedangkan indikator pendidikan, terdiri dari dua komponen yaitu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah bagi umur 25 tahun keatas terhitung rendah, sedangkan angka harapan lama sekolah bagi umur 7 tahun keatas termasuk lumayan bagus.

Indikator terakhir yaitu, ekonomi. Cara penilaian indikator ekonomi didekati dari daya beli masyarakat dan untuk Kota Subulussalam terendah setelah Simeulue dan Aceh Utara. (lim/bai)