LANDSCAPE PIDIE SEBAGAI PUSAT NIAGA INTERNATIONAL

Roni Ahmad/Ist

Tulisan Oleh : Roni Ahmad

Memahami “Entitas-Pidie”sejatinyadengan melihat asal-usul identitas Aceh yang mengikutinya,yang sangat terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Aceh, dalam konfrontasinya terhadap kekuatan “kapitalisme” yang muncul di Abad ke-16, identitas tersebut lahir dan berkembang dalam konteks perlawanan terhadap Portugis yang telah memiliki “markas” di Pidie pada 1521 dan Pasai di tahun 1524 (Anthony Reid). Dengan kata lain, identitas Aceh adalah “integrasi” Pidie dan Pasai yang “melahirkan” wilayah Aceh Besar/Atjeh Proper atau Groot-Atjeh dengan lembah sungai Aceh yang dijelaskan secara lebih moderat sebagai“landscape” konstruksi identitas personal dan politis dari sebuahtata ruang baru yang akandiciptakan atau dibentuk.

Makna penciptaan atau pembentukan wilayah tersebut “tidak hanya” dalam konteks fisik, namun terpenting yaitu adanya komponen aturan/hukum adat dalam tata kelola sebuah model implementasi sistem pembayaran perpajakan, atas sebuah model penggunaan lahan, hak pengelolaan dan sumber daya, dimana dimulainya aturan tersebutmenggunakan pendekatan“tidak” secara tertulis, atau merupakan tradisi lisan yang kemudian di akhir abad pertengahan baru tercatat sebagai sebuah hukum lanskap (landscape law) yang memiliki lembaga yang membawahi aturan tersebut, serta digunakan oleh kelompok masyarakat atau komunitas yang membuat dan menerapkan aturan tersebut. Sehingga bisa dipastikan Aceh sejak dahulu telah memiliki istilah landscape/lanskap yang diperkuat oleh pernyataan Denys Lombard bahwa Kekuatan besar Aceh sebagai satu dari tiga penguasa pelabuhan di Pidie dan Pasai, dimanasejak dulupara pemimpin Aceh telah memiliki otonomi dalam bentuk menata kelola hubungan internasional sebagai jalur perdagangan (in-out) dari hasil produksi seluruh komoditasdi Sumatra dan Malaysia.

Memulai kembali superioritas Aceh sebagai pusat Niaga Internasional bagi Indonesia adalah dengan cara memaksimalkan makna “otonomi-khusus” Provinsi Aceh ke dalam bentuk pemaksimalan peran pemerintah daerah untuk menata kelola hubungan internasional sebagai jalur perdagangan (in-out) dari seluruh hasil produksi Indonesia ke dalam sebuah landscape modern kawasan yang memiliki batas dengan seluruh komponen fisik yang ada di dalam batas tersebut, dengan peran aktif masyarakat yang “diciptakan” untuk menghuni kawasan tersebut, serta didukung dengan beragam aturan lokal, hukum adat dan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat untuk diterapkan dalam kawasan tersebut.

Kawasan Perdesaan dapat dimaksimalkan menjadi instrumen yang tepat dalam mengembangkan pembangunan desa dengan cara menciptakan formula kebijakan baru pada level Peraturan Pemerintah Daerah guna mendukung dua Undang Undang yang telah ada, yaitu Undang Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Di dalam Undang-Undang Tata Ruang, menekankan adanya suatu alokasi kawasan secara keruangan (spatial), dengan enam arahan penggunaannya yang dipadankan dengan kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertambangan dan lainnya, yang diterjemahkan secara spatial dalam RTRW Kabupaten, sebagai harapan kawasan ini dapat membatasi investasi skala besar, dan memiliki kemampuan memberikan alokasi wilayah kepada usaha pertanian, kehutanan, pertambangan dan perkebunan rakyat dan mendorong kawasan ini mengelola wilayahnya secara lestari, dengan infrastruktur fisik dan non fisik yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Menjadikan Pidie Sebagai Pusat Niaga International

Selanjutnya hampir diseluruh dunia,rujukan bagi Aceh untuk mampu kembali menjadi kawasan perdagangan internasional bagi Indonesia adalah dengan merujuk pernyataan Michael Cone, Pakar di bidang administrasi, bea-cukai dan hukum perdagangan internasional di dalam jurnal ilmiahnya berjudul Developing And Managing An Effective International Trade Compliance Programme, dimana saat ini semua perusahaan-multinasional selalu saja menghadapi “peraturan ketat” di setiap negara tempat mereka berbisnis, dimulai dari aturan bea-cukai dasar mengenai klasifikasi, penilaian dan standarisasi keselamatan di negara asal, rezim kontrol ekspor yang sangat kompleks,serta memiliki pemahaman ekstra-teritorial, selain itu permasalahan kompleksitas lainnya juga didorong oleh faktor-faktor seperti geografi, agenda politik dan proteksionisme. Namun pada sisi lain ada beberapa konsistensi dalam perdagangan global yang memberikan tingkat kepastian peraturan, seperti perdagangan dengan negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau konsensus umum perdagangan diantara negara berpenduduk muslim dapat dipertimbangkan untuk diciptakan model produk dan layanan yang bergerak lintas batas, yang dapat disepakati untuk tunduk di bawah regulasi peraturan impor dan ekspor yang spesifik mendukung reproduksi komoditas Indonesia yang akan diperdagangkan melalui sebuah kawasan packaging Industri skala besar, yang secara geografis dan politis dapat diciptakan “landscapenya” di bawah Pemerintahan Pidie dengan dukungan Infrastruktur transportasi kereta api kargo dari Pidie menuju Pelabuhan Bebas di Banda Aceh.

Pemerintahan Aceh secara khusus adalah Pidie penting untuk memahami bahwa; untuk berdagang adalah bagaimana menciptakan “trend”yang akan mempengaruhi perusahaan multinasional, dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan masa depan perdagangan bebas global ini.

Dimulai dengan menciptakan landscape Kawasan yang direncanakan dengan desain inovatif, keluar dari pendekatan “command and control” dengan memaksimalkan pengelolaan bentang alam (landscape) dan keragaman mosaik (land-use) menuju pendekatan insentif dan dis-insentif sebagai instrument monitoringterhadap berbagai perubahan bentang alam. Kawasan perdesaan didorong untuk berkontribusi kepada kedaulatan pangan, perkebunan, kelautan dan energi ke dalam bentuk kebijakan instrument insentif dan dis-insentif yangtidak hanya seputar jasa lingkungan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pedesaan, yang tidak terlepas pada ketergantungan kota pada desa ataupun sebaliknya, sehingga pengendalian pasokan di dalam kawasan niaga ini akan meminimalisir hambatan pada saat mengekspor dan mengimpor di waktu mendatang. Segala ketidakpastian dalam hal perdagangan bebas global seperti isu perlakuan perpajakan, likuiditas dan keamanan modal serta pemulangan pendapatan/keuntungan sejak dini sudah semestinya diperkuat dengan penguatan regulasi di level pemerintah daerah.

Merefleksikan Pidie sebagai pusat niaga internasional adalah bagaimana menerapkan sebuah penciptaan landscape dengan benar di dalam pembangunan ekonomi negara melalui investasi jangka menengah dan panjang dari industri swasta, upaya ini tidak hanya membantu, tetapi memberikan dasar bagi munculnya pemikiran tentang praktik terbaik dengan cara memastikan landscape yang dirancang sesuai dengan keinginan pemikiran pengguna, dan cara paling pasti untuk memastikan sebuah landscape benar-benar “memberdayakan” adalah ketika Negara mampu menciptakan proses perancangan yang bersifat kolaboratif (consortium model practically).

Kita tidak perlu bersaingdari Singapura yangtelahberhasil mengoptimalkan posisi strategis negaranya menjadi perlintasan perdagangan dunia(crossroads of world trade), tersibukdi dunia, memiliki akseslebih dari750pelabuhan dari seluruh duniadantidakkurang dari800shipping lines berlayar di sana, lebih dari24,7jutatonsdantotal cargo throughput lebihdari 448,5 juta tons.Ataupun “gentar” dengan angka handling container pelabuhan singapura yang secara keseluruhan (termasuk empty container) yaitu lebih dari 51,29jutatons selama2006. Malahan harus “ciut” dengan bunkering industryPSA yang juga meraih gelarsebagaiworlds top bunkering portdenganmensuplailebihdari23,6jutabahanbakaruntukkeperluan kapaldipelabuhan.

Yang harus kita lakukan adalah menata dengan sempurna Kawasan Perdagangan Export-Import Aceh, sebagai pintu keluar dan masuk (in-out) perdagangan Indonesia menuju ASEAN-TIMUR TENGAH dan EROPA.Kawasan ini fokus hanya melayani kebutuhan ekspor dan impor kebutuhan penduduk Indonesia saja. Tidak perlu sehebat pelabuhan Singapura, tetapi bagaimana bahan baku kita bisa masuk dan keluar dengan sangat cepat. Jika jalur masuk dan keluar di kawal dengan baik operasionalnya, maka dengan sendirinya kawasan perdagangan laut aceh akan jauh lebih murah dan lebih ramai di bandingkan Singapura, tanpa harus membuang biaya mahal dalam penyiapan infrastrukturnya dengan cara; menjadikan Pidie sebagai pusat “industri-packaging” dengan target pasar adalah Negara ASEAN, timur tengah dan Eropa melalui perdagangan internasional di Banda Aceh, dengan menggunakan model hanya memproduksi apa yang telah diproduksi oleh industri Nasional.

Pelabuhan Bebas Aceh dimodernisasi agar memiliki kemampuan untuk meng-export produk hasil pertanian, hutan, dan hasil perikanan menggunakan basis (a) Thermal Container, yaitu model container yang dilengkapi dengan alat pendingin dan pengatur suhu seperti perishabledanrefrigator cargo. (b) Bulk Container yang digunakan untuk memuat barang curah, sepertikopi, dan kacang-kacangan yang dilengkapi dengan alat hidrolik yang dapatmengangkat satu sisinya pada saat barang yang dimuat akan dicurahkan. (c) Tank Container/liquid cargo, yang digunakan untuk mengangkut barang cair/likuid. Sebaliknya untuk mendukung kegiatan import barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal diperlukan; General Cargo Container (Dry/General Purpose Container) yang digunakan untuk memuat barang-barang padat dan kering, baik yang telahdikemas dalam kotak sebelum dimuat di container maupun yang menggunakan alat bantulain.Untuk mendukung proses distribusi komoditi export dan import nasional, kota Banda Aceh dan Pidie mendukung dengan meningkatkan kawasan yang memiliki manajemen operasional untuk mengatur lalu lintas kapal angkut jenis Conventional Liner Vesell dan Semi Container Vesell dan Kabupaten Pidie mendukung dengan jaringan kereta api kargo untuk membawa barang produksi dari Pidie ke Banda Aceh untuk di-ekspor. Semoga…

Penulis adalah Bupati Pidie, mahasiswa STIEI Banda Aceh.