BNNP Aceh Raih Penghargaan Kementerian Keuangan

PENGHARGAAN: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh meraih penghargaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Selasa (13/3). FOR RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh meraih penghargaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh.

Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Aceh Zaid Burhan Ibrahim kepada Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol. Drs. Faisal Abdul Naser, M.H diwakili Kasubbag Perencanaan BNN Provinsi Aceh Ismardi, S.E, M.A di Banda Aceh, Selasa (13/3).

Penghargaan diberikan tersebut merupakan Peringkat II Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 untuk kategori pagu kecil.

Brigjen Pol. Faisal Abdul Naser mengatakan, penghargaan ini merupakan kepercayaan Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang dilaksanakan BNN Provinsi Aceh tahun anggaran 2017.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberikan penilaian terbaik kepada kami. Ini kepercayaan yang diberikan kepada kami dan harus kami jalankan dengan sebaiknya,” kata dia.

Penghargaan tersebut, kata dia, diraih atas kinerja seluruh jajaran, baik BNN Provinsi Aceh maupun BNN kabupaten/kota di Aceh dalam mewujudkan provinsi ujung barat Indonesia ini bebas narkoba.

Jenderal bintang satu Polri tersebut menambahkan, penghargaan Menteri Keuangan tersebut menjadi motivasi bagi BNN Provinsi Aceh untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada masa mendatang.

Oleh karena itu, lanjut dia, BNN Provinsi Aceh bertekad mempertahankan penghargaan dan meraih prestasi lebih baik lagi dalam melaksanakan anggaran di tahun berikutnya.
Kepada jajaran BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Faisal mengingatkan agar melaksanakan program anggaran sesuai yang telah direncanakan dan tepat waktu, sehingga apa yang telah dianggarkan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami juga mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah dengan hukum di kemudian hari,” pungkas Brigjen Pol. Faisal Abdul Naser. (ril/slm)