Senator Fachrul Razi: Rencana BPKH bertentangan dengan UUPA

Ist

Jakarta (RA) – Senator DPD RI asal Aceh yang juga membidangi masalah hukum dan badan kerja sama luar negeri (BKSP) DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP menegaskan rencana Pemerintah Pusat lewat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Merujuk pada pasal 16 UUPA, Fachrul Razi mengatakan, ayat 3 pasal itu menyebutkan, urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.

Pada ayat 4 ditegaskan, urusan-urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

“Berdasarkan ayat 4, bahwa Aceh dapat membuat Qanun dalam pengelolaan Baitul Asyi itu sendiri berdasarkan UUPA sebagaimana kewenangan Aceh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang- undangan,” kata Fachrul Razi dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Maret 2018.

Berdasarkan UUPA, tambah Fachrul, pelimpahan Baitul Asyi dapat dikelola oleh Lembaga Wali Nanggroe sebagai amanah Qanun No 8 tahun 2012 pasal 29 poin (g) yang menyatakan: tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe juga mengatur untuk mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh; bahkan diperkuat dalam poin (h) yang memungkin melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh.

Selain itu, Fachrul juga menyebutkan, keinginan BPKH itu bertentangan dengan  PP No 3 tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

“Karenanya, Pemerintah tidak dapat mengelola tanah waqaf karena bukan kewenangan pusat sebagaimana diatur dalam PP No 3 tahun 2015. Ini juga juga bertentangan dengan UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki.

Berdasarkan sejumlah aturan itu, Fachrul Razi, meminta Pemerintah Pusat tidak mengutak-atik tanah wakaf leluhur Aceh di Mekah. Alasannya, selama ini, tanah wakaf itu telah dikelola dengan baik dan hasilnya dinikmati oleh jemaah haji asal Aceh.

“Persoalan tanah wakaf ini adalah hal yang sensitif. Kita berharap Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, agar tidak mengotak-atik tanah wakaf  yang usianya sudah lebih dua ratus tahun itu,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah itu.

Seperti diketahui, saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 9 Maret lalu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya akan menginvestasikan dana haji yang mencapai Rp102,5 triliun di Arab Saudi. Dana itu, kata Anggito, akan dikelola bersama dengan Islamic Development Bank.

Salah satu bentuk investasi yang akan dilakukan, kata Anggito, memanfaatkan tanah wakaf milik pemerintah provinsi Aceh yang berlokasi 400 meter dari Masjidil Haram.

Anggito menambahkan, keuntungan dari dana investasi itu nantinya dapat dinikmati para calon jamaah haji yang akan akan mendapat virtual account untuk memantau pergerakan dananya.

“Kami harap return-nya optimal untuk dikembalikan pada biaya operasional jamaah haji maupun jamaah haji yang masih menunggu. Yang menunggu itu juga akan mendapatkan distribusi bagian dari nilai manfaat melalui virtual account,” kata Anggito seperti diberitakan sejumlah media.

Menurut Fachrul Razi, rencana BPKH itu dapat dilakukan di lokasi lain, tanpa harus mengutak-atik tanah wakaf  yang sebenarnya juga bukan milik Pemerintah Aceh, melainkan milik Habib Bugak yang diwakafkan untuk kemaslahatan rakyat Aceh yang menjalankan ibadah haji.

 

“Aspirasi yang berkembang di Aceh saat ini, masyarakat menginginkan Pemerintah Pusat tidak mencampuri pengelolaan tanah wakaf tersebut,” kata Fachrul.

 

Itu sebabnya, Fachrul Razi meminta Pemerintah Aceh menolak dengan tegas campur tangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah.

 

Selain itu, pasal 9 ayat 1 menyebutkan,”Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.”

 

“Jadi jelas bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik individu yang dihibahkan untuk kepentingan masyarakat Aceh. Artinya, tanah tersebut juga bukan milik Pemerintah Aceh,” kata Fachrul.

 

Untuk diketahui, wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1222 Hijriah atau tahun 1800 Masehi di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah. Wakaf tersebut bersifat wakaf bersyarat sehingga tidak bisa dialihtangankan. []