Eks Peserta Seleksi Satpol PP – WH Aceh Besar Mengadu ke DPRK

Belasan peserta tes calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Aceh Besar mendatangi kantor DPRK Aceh Besar, Kamis (15/3) siang. FOTO FOR RAKYAT ACEH

JANTHO (RA) – Belasan eks peserta tes calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Aceh Besar mendatangi kantor DPRK Aceh Besar, Kamis (15/3) siang.

Sehari sebelumnya, mereka juga sudah mendatangi Kantor Ombudsman Aceh, Lamgugop, Banda Aceh. Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan pada proses rekrutmen tenaga kontrak Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar.

Saat melapor ke Ombudsman, mereka disambut langsung Kepala Ombudsman Aceh Dr Taqwaddin SH SE MS. Pihak pelapor didampingi dua kuasa hukumnya, yaitu Hermanto, SH dan Zulfiansyah, SH. Mereka melaporkan adanya dugaan in-prosedural dalam proses rekrutmen.

Saat mendatangi kantor DPRK Aceh Besar, mereka juga turut didampingi langsung oleh dua kuasa hukum yaitu Hermanto, SH dan Zulfiansyah, SH.

Kedatangan para peserta tes calon anggota Satpol PP – WH disambut oleh salah satu anggota DPRK Aceh Besar, Baktiar, anggota komisi I bidang pemerintahan.

“Para peserta sengaja ke kantor DPRK untuk mengadukan nasibnya kepada wakil rakyatnya,” ujar Hermanto, SH.

Menurut Hermanto, SH, kedatangan mereka ke kantor DPRK yaitu mendampingi para peserta tes Satpol PP – WH Aceh Besar yang mengaku telah dicurangi dalam pelaksanaan tes satpol PP dan Wh Aceh Besar.

Dalam pertemuan tersebut Hermanto meminta DPRK Aceh Besar untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap persoalan dugaan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan tes Satpol PP dan WH Aceh Besar.

“Kami merasa DPRK Aceh besar punya kewenangan untuk bisa memanggil ketua Panitia seleksi, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar untuk meminta penjelasan terkait dugaan kecurangan penerimaan tenaga kontrak Satpol PP dan WH di Aceh Besar Tahun 2017,” kata Hermanto.

“Saat ini Klien kami masih menginginkan upaya-upaya diluar pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini. Namun Apabila tidak direspon itikad baik dari klien kami ini oleh Panitia seleksi dan Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar. Kami akan gugat ke PTUN dan akan kami gugat juga secara Perdata,” pungkasnya

Anggota Komisi I DPRK Aceh Besar Bahtiar, ST mengatakan, akan menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut terkait adanya dugaan kecurangan.

“Kita akan segera proses laporan ini, proses yang akan kita lakukan tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh legislatif,” ujar Bahktiar.

Terkiat dengan laporan dugaan kecurangan, pihaknya akan meminta penjelasan dari pihak panitia seleksi tes Satpol PP dan WH. “Nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut terkait bukti-bukti yang ada di kedua belah pihak,” ujarnya.

“Jika semuanya telah jelas dan jika dirasa perlu akan kita upayakan untuk kita adakan pertemuan antara panitia seleksi dengan para pelapor untuk menyelesaikan perkara ini,” demikian pungkasnya.

Secara terpisah, terkait dengan pengaduan eks peserta calon anggota Satpol PP – WH ke Ombudsman, Pemkab Aceh Besar yang dikonfirmasi melalui Sat Pol PP/WH, Rahmadaniaty, melalui pesan WhatsApp, Rabu malam mengaku siap memberikan keterangan sesuai dengan realitas dan mekanisme pengrekrutan yang dilakukannya.

“Apabila dipanggil, kita siap memberikan penjelasan kepada pihak ombudsman seperti realitas yang kita lakukan dilapangan,” ujar Rahmadaniaty, melalui pesan WhatsApp, kepada Rakyat Aceh. (ra)