Ratusan Warga Hadang Tim BPN

DIHADANG WARGA: Ratusan masyarakat Babahrot Abdya hadang tim verifikasi Kementrian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di kawsan Cot Seumantok, Abdya, Rabu (14/3). Rahmat/Rakyat Aceh

BLANGPIDIE (RA) – Ratusan warga Desa Cot Mantok, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) hadang tim verifikasi Kementrian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan BPN Aceh. Penghadangan dilakukan usai tim melakukan peninjauan ke area HGU PT Cemerlang Abdi (PT CA) di kawasan setempat, Rabu (14/3).

 

Pasalnya, lahan tanaman sawit seluas 7. 516 hektar yang disebutkan PT CA tersebut ternyata bohong. Hal itu terbukti setelah dilakukan peninjauan tim BPN pusat, BPN Aceh dan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim. Ternyata hanya sekitar 2.000 hektar yang selama ini dikelola PT tersebut.

 

Dari 7.516 hektar lahan tersebut yang masuk dalam HGU PT CA, 2000 dikuasai masyarakat atau Encave dan 3000 hektar lebih hutan produktif. Massa menilai PT CA tidak berkontribusi positif terhadap daerah. Keberadaan PT CA, yang seharusnya menjadi mitra masyarakat perkebun di sekitarnya, justru sering menimbulkan konflik dan berdampak negatif bagi warga.

 

Warga Babahrot yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Abdya (GMA) mendesak pemerintah setempat dapat membatalkan perpanjangan Izin atas Hak Guna Usaha (HGU) PT CA.

 

Dalam orasinya, Hermansyah seorang warga menyebutkan sudah 30 tahun PT CA tidak serius mengelola lahan tersebut.

 

“Stop perpanjangan HGU PT CA. Karena, seperti ibu dan bapak-bapak BPN lihat selama 30 tahun, PT CA tidak serius mengelola sehingga sampai saat ini hanya ada hutan,” katanya.
Selain itu, warga meminta pada Timo, Kasubid BPN Pusat untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan memperpanjang HGU PT CA. Selain itu, meminta pada Bupati Akmal untuk memberikan tanggapan terkait peninjauan tersebut.

 

 

Di hadapan ratusan warga, Akmal Ibrahim mengatakan tidak ada hak untuk menandatangani surat tersebut. “Kami tidak berhak menandatangani surat itu, baik yang mewakili BPN pusat maupun saya, Ibu Timo ini (tim BPN pusat) hanya melakukan peninjuan yang kami dampingi, dan yang berhak tandatangan itu adalah Menteri Perkebunan RI,” katanya. (mag-79/mai)