Guru Korban Pungli Mengadu ke YARA

Perwakilan guru menyampaikan keluhan dan meminta pendampingan dari YARA di Subuluussalam, Ahad (1/4). KAYA ALIM/RAKYAT ACEH

SUBULUSSALAM (RA) – Empat orang guru kontrak di Kota Subulussalam mendatangi Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Ahad (1/4).

Kedatangan empat orang guru kontrak tersebut tak lain menceritakan mengenai pemotongan honor mereka oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat pada bulan Desember 2017 lalu.

Salah satu guru kontrak berinisial OS yang mengajar di SDN wilayah Kecamatan Rundeng mengaku honor yang ia terima dari dinas untuk bulan Juli-Desember 2017 hanya Rp1,5 juta yang seharusnya Rp2,1 juta.

Menyedihkannya lagi, uang Rp1,5 juta itu ia terima dua bulan setelah para guru kontrak lainnya sudah menerima honor. “Kata ibu yang membagikan honor pada saat itu, nama saya tidak ada di amprah, karena saya tidak masuk mengajar. Padahal sejak tahun 2001 saya sudah mengajar di SDN itu,” aku OS.

Pencairan honornya itu pun sangat lama dan terpaksa bolak balik ke dinas menjumpai oknum pejabat yang diduga menyunat honor OS. Padahal kata OS, ia menempuh perjalanan dari Kecamatan Penanggalan ke tempat ia mengajar mencapai 35 kilometer naik sepeda motor, dengan honor Rp350 ribu perbulan. Anehnya lagi, OS mengaku honor untuk bulan Januari-Juni 2017, Dinas Pendidikan sama sekali tidak mencairkan kepada OS.
Sedangkan guru kontrak lainnya meski ada pemotongan dibayarkan oleh dinas untuk Januari-Juni.

“Setelah honor Juli-Desember dicairkan meski tak penuh, saya kembali mempertanyakan honor untuk bulan Januari-Juni, tapi ibu yang membagikan honor itu banyak alasan untuk tidak membayarkan honor saya. Bahkan saya sudah menjumpai Kepala Dinas, tapi malah dibilang saya sok pandai-pandaian,” ujar OS.
Lain lagi keluhan guru kontrak lainnya berinisial A yang mengajar di SMP wilayah Kecamatan Penanggalan. A mengaku hanya menerima uang honor sebesar Rp1 juta. Alasan oknum pejabat Dinas Pendidikan memotong honor itu, karena ia tidak masuk mengajar.

A mengakui tidak masuk mengajar, karena Kepala Sekolah menyuruh ia tak masuk karena tidak ada lagi jam mengajar dan sudah penuh oleh guru lainnya. Sehingga, honor yang seharusnya dibayarkan kepada A sebesar Rp2,1 juta untuk enam bulan dipotong Rp1 juta dengan alasan untuk honor guru pengganti. “Anehnya yang memotong langsung oknum pejabat di Dinas Pendidikan,” aku A.

Guru lainnya yang turut mendatangi kantor YARA berinisial F dan FU yang juga mengajar di wilayah Kecamatan Rundeng, mengaku honor mereka dipotong oknum pejabat Dinas Pendidikan sebesar Rp100 ribu pada saat pembayaran honor bulan Desember 2017 lalu.
Menurut keterangan kedua guru ini, mereka mendapat honor Rp350 ribu perbulan dengan masa kontrak enam bulan terhitung Juli-Desember. Saat pembayaran honor tersebut yang seharusnya mereka terima Rp2,1 juta, menjadi Rp2 juta, sisanya Rp100 ribu uang administrasi.

Guru Kontrak Disuruh Datang ke Dinas
Setelah mencuatnya kabar dugaan pungli terhadap guru kontrak yang dibeberkan Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) setempat, Jaminuddin B, pihak Dinas Pendidikan langsung bereaksi dan seolah-olah tudingan pungli tersebut tidak benar.
Salah satu jurus yang dilakukan Dinas Pendidikan yang dimotori oleh oknum pejabat yang diduga menyunat honor guru itu, dengan memanggil guru kontrak ke aula Dinas Pendidikan untuk melakukan konfrensi pers.

Menurut keterangan OS, ia mendapat pemberitahuan dari group guru kontak bahwa Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan di kantor. Saat OS datang, ia disuruh menandatangani selembaran kertas dengan alasan sebagai daftar hadir. Tak lama kemudian, OS melihat halaman depan kertas yang sudah ia tandatangani dengan bunyi pengakuan tidak ada pungli.
“Karena saya menggendong anak yang masih kecil, saya langsung menandatangani surat yang disebut daftar hadir. Ternyata pernyataan tidak ada pungli,” aku OS.
Usai mendengar semua penyampaian empat orang guru tersebut, Ketua YARA, Edi Sahputra mengaku akan mendampingi guru tersebut sampai memberikan keterangan kepada pihak tim saber pungli.

Edi berharap kepada tim saber pungli yang saat ini sudah melakukan penyidikan itu, untuk serius menangani permasalahan ini. “Kami siap mendampingi para korban pungli. Kami juga meminta kepada tim saber pungli untuk lebih serius mengungkap mafia di Dinas Pendidikan yang sudah berlarut lama,” aku Edi.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Jaminuddin dan Ketua Lembaga Layanan Bantuan Hukum (LLBH) Perwakilan Kota Subulussalam, Muhammad Syafrizal Bako. (lim/bai)