Demo Pergub Cambuk Ricuh DPRA Segera Gelar Paripurna Khusus

Demo tolak Pergub No 5 Tahun 2018 di Kantor Gubernur ricuh, Kamis (19/4). ENO SUNARNO/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat Islam (GPRS) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (19/4). GPRS terdiri dari sejumlah elemen seperti Ormas, OKP maupun Mahasiswa.
Aksi gabungan tersebut meminta kepada pihak terkait, baik pemerintahan maupun kepolisian untuk transparan dalam memproses kasus PSK Online.

Selain itu, menuntut Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh Muslim At-Thahiry dalam orasinya menjelaskan, penerapan hukum cambuk di depan umum bertujuan untuk memberikan pelajaran pada masyarakat.

“Cambuk di depan umum supaya menjadi pelajaran, kalau (cambuk) di penjara yang ada cuma penjahat, pemerkosa, kalau penjahat dicambuk di depan penjahat tidak ada rasa malunya. Dan bagi anak-anak yang menyaksikan pun bisa jadi pelajaran di kemudian hari,” kata Muslim.

Mereka juga mengingatkan gubernur untuk melibatkan ulama dayah dalam setiap pengambilan keputusan, serta memecat siapa saja oknum PNS yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat.

Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut, para pengunjuk rasa meminta agar Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk keluar menemui mereka dan memberikan penjelasan terkait Pergub tersebut.

Namun gubernur hanya diwakili oleh Asisten 3 Saidan Nafi. Masa yang hadir menolak kehadiran asisten gubernur tersebut.

“Gubernur dipilih oleh rakyat, kita memilih Irwandi bukan asisten.” ujar Muslim.
Lebih jauh, Koordinator Aksi, Khairul Rizal dalam orasinya menyayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menyusup ke Dayah maupun kampus untuk menghalangi aksi tersebut.

“Ada pihak-pihak yang datang ke dayah-dayah agar tidak datang ke acara ini. Dan ada juga unsur kampus yang melarang mahasiswanya berdemo,” ujar Khairul dalam orasinya.
Aksi sempat ricuh, akibat terjadi dorong-dorongan antara sejumlah pengunjuk rasa dan polisi. Akibatnya, dua pengunjuk rasa diamankan sementara waktu.

Mahasiswa tersebut Alvian dari Unsyiah. Sementara korban luka ringan, Muhammad Yani dari unsur ormas.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB hingga jelang zuhur. Diawali zikir dan doa bersama.
Usai dari kantor gubernur, massa melanjutkan aksinya pukul 14.30 WIB di halaman kantor DPRA.

DPRA Ancam Gugat Pergub

Ketua DPRA, Muharuddin dan sejumlah dewan lainnya. Dalam sambutannya sembari melakukan orasi, Ketua DPRA menyatakan bahwa ia dan DPRA akan melakukan paripurna khusus, Jumat (20/4).

Katanya ada dua hal yang akan dilakukan, Menolak Pergub No 5 Tahun 2018 dan menggugat Pergub. Muharuddin berterimakasih pada para pengunjuk rasa yang telah memperjuangkan penegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Ia mengundang perwakilan massa untuk berhadir dalam paripurna tersebut.

“Saya mengundang saudara untuk hadir, pintu kami terbuka. Kita akan melihat partai mana yang mendukung Islam dan fraksi mana yang mendukung syariat. Jangan bilang-bilang saja mendukung syariah, tetapi waktu mau kita ambil ‘peunetoh’ tidak berhadir,” ucapnya.
Ia juga menghimbau pada seluruh bupati dan walikota di seluruh Aceh agar menyatakan sikap untuk menolak Pergub No 5 tahun 2018.

“Sungguhpun Pergub sudah ditanda tangani oleh gubernur, akan tetapi wilayah wewenang ada pada masing-masing bupati dan walikota. Artinya, apabila bupati dan walikota tidak menindaklanjuti Pergub tersebut, bisa mengacu pada qanun, tidak ada masalah apa-apa,” kata Muharuddin. (mag-81/mai)