Atasi Angka Inflasi Tinggi
BANDA ACEH (RA) – Para Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta aktif memantau harga kebutuhan pokok di daerah masing-masing demi mengendalikan angka inflasi yang masih tinggi.
Intruksi ini disampaikan Setda Aceh Dermawan yang dibacakan Asisten II Taqwallah dalam acara High Level Meeting TPID Aceh Triwulan I Tahun 2018 dengan tema Pengendalian Inflasi Aceh Tahun 2018 Melalui Penguatan Peran dan Fungsi TPID, di salah satu hotel di Aceh, Rabu (25/4).
“Semua TPID harus aktif memantau kondisi lapangan di daerah masing-masing. Hasil pemantauan nantinya akan menjadi bahan rujukan rencana pembangunan Aceh selanjutnya,” kata Taqwallah.
Dikatakan, pemantauan di lapangan dilakukan setiap TPID terutama terkait pasokan dan harga barang akan menjadi rujukan dalam rencana penanggulangan inflasi di daerah pada masa mendatang.
Ia menjelaskan inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteran masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah, inflasi di daerah juga akan mempengaruhi terhadap inflasi secara nasional.
Harus diakuinya, ungkapnya lagi, tingkat inflasi Aceh masih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Bahkan untuk Sumatera, Aceh menempati peringkat inflasi tinggi ke empat yakni 3,90 (yoy).
“Pengendalian inflasi di daerah merupakan tanggung jawab bersama karenanya perlu ada kerja sama semua pihak melakukan berbagai upaya mengendalikannya,” katanya lagi.
Pada kesempatan tersebut dia juga meminta pemerintahan di daerah segera tangap dan melakukan antisipasi sejak dini terkait akan datangnya bulan Ramadhan dan disusul lebaran Idufl Fitri.
“Pada momen-momen tersebut, konsumsi masyarakat dipastikan meningkat. Ini harus dapat diantisipasi sejak dini. Ini belum lagi bila nantinya, factor cuaca akan menghadang pada pendistribusian barang-barang kebutuhan,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis pada pemaparannya menyebutkan, rapat koordinasi tersebut dapat merumuskan langkah dan strategi terbaik untuk menekan inflasi di Aceh
Disebutkannya, pembangunan di Aceh bukan permasalahan dana atau bahkan sumber daya. Diketahui, anggaran pendapatan belanja Aceh, terbesar bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera.
“Aceh sangat perlu adanya ide kreatif dan dan koordinasi semua pihak bekerjasama menanggulangi permasalahan yang ada. Masalah beras bukan permasalahan bulog saja, tapi harus ada konstribusi, dari badan cuaca, perhubungan dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya,” tukas Zainal A Lubis. (min)
