Menolak Lupa Simpang KKA 46 Meninggal, 20 Hilang, 156 Luka

DOA BERSAMA: Forum Keluarga Korban Kekerasan Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA) doa dan zikir bersama peringatan 19 tahun tragedi Simpang KKA, Aceh Utara, pada Kamis (3/5). For Rakyat Aceh.

ACEH UTARA (RA) – 19 tahun sudah tragedi berdarah di Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara terjadi. Namun masyarakat setempat, hingga kemarin masih mengenang peristiwa yang menyebabkan 46 warga meninggal, 20 hilang dan 156 luka-luka tersebut.

Sebagian bahkan terlihat tak mampu membendung air mata, saat zikir dan doa bersama berlangsung di Dusun Simpang KKA, Gampong Paloh Lada, Kamis (3/5).

Kegiatan itu digelar Forum Keluarga Korban Kekerasan Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA) bersama sejumlah organisasi non pemerintahan.

Doa dipimpin pemuka agama setempat Tgk Isa. Turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf dan anggota DPRK Aceh Utara Tgk Junaidi, serta sejumlah pihak lainnya.
Ketua FK3T-SP.KKA, Murtala, menyebutkan saat ini kondisi ekonomi korban dan keluarga korban masih berada di bawah garis kemiskinan.

“Seharusnya, korban yang masih mengalami trauma perlu ada pemulihan. Karena sejumlah korban juga kondisi kesehatan fisiknya terganggu disebabkan ada proyektil peluru di dalam tubuhnya,”ungkap Murtala.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, menilai apa yang dilakukan para korban merupakan aksi positif dan penting menjadi agenda tahunan.

“Untung merawat ingatan kita bersama bahwa Aceh pernah dilanda konflik, pernah ada pelanggaran HAM berat. Dan hingga sekarang, belum ada sikap negara,” kata Hendra.
Menurutnya, kasus tragedi Simpang KKA seharusnya telah memasuki tahapan penyidikan pro justisia. Pasalnya, Komnas HAM telah menyelesaikan laporannya.

“Belum ada tindakan kongrit Kejaksaan Agung,” sebutnya.
Bahkan menurutnya, hasil penyelidikan Komnas HAM juga telah diserahkan ke DPRI. “Seharusnya DPRI memangil Komnas HAM dan Kejaksaan Agung duduk bersama menyikapi persoalan ini,” sebutnya.

Hal serupa juga disebutkan Halim Abee, pemerhati politik setempat, penyelesaian kasus pelanggaran dinilainya sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban.
“Apa yang telah dilakukan oleh para penggiat HAM, kita sangat mendukung supaya kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh bisa diselesaikan dalam waktu dekat,” sebutnya. (arm/mai)