Gajinya Kelewat Gede, Dewan Pengarah BPIP Diminta Tiru NU-Muhamadiyah

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua BPIP, Yudi Latief (berbaju putih) di Istana Negara, Jakarta. (M Fathra Nazrul/JPNN/JawaPos.com)

Harianrakyataceh.com – Besaran gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menuai polemik. Pemerintah dianggap tak peka dengan kondisi masyarakat sekarang.

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri misalnya, mendapat gaji sebesar Rp 112.548.000. Pun para wakil dewan Pengarahnya.

Seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Tak jauh dengan Mega, mereka mendapatkan gaji sebesar Rp 100.811.000.

“Begini Pancasila dibuat oleh founding father. Dimana founding father menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa mau mereka menerima imbalan, atau digaji dari negara,” ujar Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (29/5).

Menurut pandangan Adri, di masa pemerintahan Jokowi sekarang, Pancasila sudah dilihat seperti komoditas. Itu terbukti dengan pemberian insentif bagi pengurus BPIP.

“Kami menganggap besarnya dan tingginya gaji mereka sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini. Dimana negara punya hutang yang menumpuk, dan tingginya atau naiknya harga sembako saat ini,” tegasnya.

Adri pun meminta agar mencontoh ormas seperti Muhammadiyah dan NU atau Banser NU yang kerap menjaga Pancasila. Mereka memilih biaya urunan alias tidak pernah mendapat insentif dari pemerintah.

“Bagi para anggota BPIP yang sudah menerima, sebaiknya mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil hutang negara seperti apa yang dilakukan Malaysia.

“Pancasila tidak sakti apabila negara masih berhutang dan masih menumpuk hutangnya. Dengan besarnya hutang negara kepada pihak asing, justru Pancasila menjadi tersandera,” pungkasnya.

(rgm/JPC)