Ketua DPRK Singkil Kasus JB Serahkan pada Kejaksaan

Ketua DPRK Singkil Mulyadi SE

SINGKIL (RA) – Kasus yang menjerat JB (42) Ketua Demokrat Aceh Singkil, yang juga aktif sebagai anggota DPRK pada tahun 2011 hingga diputuskan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh 9 Oktober 2012 lalu.

JB melakukan tindak pidana terbukti melakukan dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum dan perbuatan tak menyenangkan sebagaimana di maksud dalam pasal 281 ke 1, 2 dan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Kasus politisi Demokrat itu berbuntut panjang hingga Mulyadi SE, Ketua DPRK memberikan tanggapan.

Mulyadi saat dikonfirmasi wartawan di gedung DPRK menanggapi persoalan yang menjerat JB. “Kita serahkan kepada penegak hukum bagaimana mekanisme sesuai perundang-undangan. Ya, semuanya kita serahkan kepada kejaksaan,” katanya.

Di singgung soal JB sudah mendapatkan pemanggilan ke tiga. “Ya, kita serahkan kepada kejaksaan,” katanya.

Sementara untuk pengganti Antar Waktu (PAW) kata Mulyadi, pihaknya nanti akan mengadakan rapat sebagaimana mestinya.

Sebelumnya kasus JB terjadi tahun 2011 lalu dan ditetapkan bersalah di Pengadilan Negeri Singkil tiga bulan penjara, kemudian JB banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun di Banda Aceh ia tetapkan tiga bulan penjara sebagai akibat perbuatannya.

Pada saat itu JB juga melaksanakan kasasi namun hingga batas sampai batas yang di tentukan memori kasasi tidak di serahkan hingga di anggap putusan pengadilan ingkrah dan sebagai hukum tetap.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan kejaksaan hingga sekarang sudah memasuki pemanggilan ketiga namun JB di tidak hadir. Hal itu dikatakan Lili Suparli SH MH, Kasi Tidak Pidana Umum (Pidum). “Ya hingga panggilan ketiga beliau belum ada hadir,” katanya.

JB Lakukan PK
Ketua DPC Demokrat Aceh Singkil, Juliadi Bancin, akan melakukan peninjauan kembali (PK) terkait mencuatnya kembali memori kasasi yang diajukan enam tahun lalu.

“Kasus yang menjerat klien saya, sangat mengejutkan kita semua, dimana kasus ini telah berlalu sejak 2011, karena sedang menjalani kasasi yang belum putus,” kata kuasa hukum Juliadi, Djuara P Simanjuntak di Singkil.

Di dampingi dua pengacara lainnya Togar Sirait SH MH dan Briliant togatorop SH, Djuara mengatakan, perkara yang memvonis kliennya Juliadi Bancin eksekusi tiga bulan kurungan sebagaimana yang ditetapkan Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2012.

“Namun setelah Juliadi mengajukan kasasi sejak 6 tahun yang lalu kasus tersebut meredup, namun belakangan tahun ini mencuat kembali, sehingga kami menganggap hal ini ada kejanggalan,” jelasnya.

Sedangkan terkait memori kasasi Juliadi Bancin sangat awam dalam hukum, dan menyusun memori kasasi tidak mampu.

“KUHAP menyatakan pasal 248 ayat 2 , Panitera wajib membuat memori kasasi, ada memori kasasi di Pengadilan Negeri pada Desember 2012. Namun, dalam pemikiran Juliadi sebelum eksekusi kasasi belum putus.Sementara Kejaksaan Negeri Singkil sudah Inkrah menurut Ketua Pengadilan Negeri Singkil .

“Dalam hal ini, kami melakukan PK, dengan alasan memori kasasi terlambat. Karena keterlambatan tidak pernah disampaikan pada klien kami dan belakangan kenapa bisa terjadi dan tiba tiba mencuat,” ujarnya.

Djuara menekankan dalam kasus ini penegak hukum agar tidak ada melanggar hak azasi manusia. “Klien kami seharusnya ada haknya dan karena dalam kasus ini tidak ada pemberitahuan kasasi sudah ada putusan,” ujar dia.

Dalam masalah ini semua terkejut, kenapa kasus ini muncul belakangan hari, ada apa dengan penegak hukum, karena ini masalah etika, tegasnya.

“Artinya eksekusi klien kami masih diperdebatkan karena tidak ada kejelasan. Kami juga menganggap Kasi Pidum Kejaksaan Singkil tidak profesional kenapa klien kami dianggap tidak datang dalam panggilan kedua dan ketiga,” katanya.

Dikatakan, dalam pembelaan kliennya, Juliadi Bancin belum mau diserahkan, supaya hukum kasasi agar tidak sampai hilang.

Selain itu Mereka membantah bahwa panggilan pertama dan kedua tidak menghadiri panggilan Kejaksaan, sebelumnya Lili Suparli SH.MH Kasi tindak pidana umum (Pidum) kejaksaan mengatakan hingga panggilan kedua belum pernah hadir. “Kami hadir, masak dikatakan tidak hadir, kami ada bukti bahwa kami hadir saat itu kata Marthin Simangunsong.

Di tempat yang sama Aman (30), adik JB menyoroti bahwa persoalan abangnya sudah politik tingkat tinggi, termasuk kejaksaan sudah di susupi politik pasalnya ia menilai kasus tersebut sudah terjadi sejak 6 tahun lalu kemudian di angkat lagi. “Ini masalah kecil, saat belum menjadi DPRK kenapa sekarang di ungkap kembali, kami menilai kejaksaan berpolitik,” katanya.

Di tanya siapa yang mengumbar kasus JB, ia menduga bahwa permainan inisial SN Wakil Ketua Dewan untuk berusaha menjatuhkan abangnya, sebelumnya ceritanya, SN sudah berusaha menjatuhkan dengan cara membuat mosi tidak percaya melalui anggota PAC Partai.

Namun kata dia tujuannya tak berhasil, hingga Dewan Pimpinan Partai (DPP) Demokrat tidak percaya upaya itu serta akan mengeluarkan rekomendasi JB sebagai Ketua DPC Demokrat Aceh Singkil, Mengetahui hal itu SN dinilai melakukan politik tak enak melalui kejaksaan.

“Ini sangat aneh dan tidak mendidik khalayak dalam berpolitik,” katanya kecewa.
Di lain sisi Aman mengaku bersama pengacara sudah melaporkan SN ke kepolisian terkait undang undang ITE yang mengumbar persoalan JB ke khalayak terlebih ke Partai Demokrat sendiri DPW dan bahkan ke DPP.

“JB sendiri belum menerima surat panggilan itu, tapi SN sudah mengirimkan ke semua orang partai, inikan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Maka kata dia, tindakan SN ini murni politis dan kami layak curiga ini permainannya.

Di tempat yang sama Wakil Sekjen Demokrat Aceh Singkil Rahimi mengatakan persoalan ini mencuat kembali unsur politik di sesama partai, Maret 2018 lalu DPP mengeluarkan surat rekomendasi bahwa SN di berhentikan sebagai wakil ketua DPRK Aceh Singkil dan menetapkan JB sebagai ketua.

“Tidak lain dan tidak bukan persoalan ini adalah ulah dari SN untuk mengangkat kasus JB karena tidak di terima ia di berhentikan sebagai wakil ketua DPRK, surat rekomendasi itu langsung di tanda tangani ketua umum pak Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya. (mag-74/bai)