Heboh, Bupati Bener Meriah Ditangkap KPK

Gedung KPK/Net

 

REDELONG (RA) –  Masyarakat Bener Meriah Selasa (3/7) dihebohkan dengan kabar ditangkapnya Bupati Bener Meriah Ahmadi SE oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga berita ini diturunkan Bupati Bener Meriah masih menjalani pemeriksaan di Mako Polres Aceh Tengah.

Informasi dihimpun Rakyat Aceh, sebelum dilakukan penangkapan diketahui Ahmadi menghadiri acara Orentasi Fungsionaris Partai Golkar di Hotel Linge Land Aceh Tengah. Dia ditangkap KPK dalam perjalanan pulang ke Bener Meriah di Desa Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan sebelum magrib.

Ditangkapnya Bupati Bener Meriah diduga terkait fee Proyek pembangunan jalan Samar Kilang yang sumber anggarannya dari dana dana Otsus Aceh. Hingga saat ini, sejumlah media belum berhasil mendapatkan informasi pasti dari pihak terkait.

Pantauan Rakyat Aceh, Pendopo Bupati Bener Meriah terlihat sepi, dan dari pernyataan masyarakat sekitar, sebelumnya terlihat berapa anggota Polres Bener Meriah berjaga-jaga di depan Pendopo Bupati Bener Meriah.

Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Medan Sumatera Utara. Namun, sesampai di Idi, Kabupaten Aceh Timur, ia mendapat informasi terkai penangkapan Bupati Bener Meriah sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Bener Meriah.

Sebagaimana diketahui, Rabu 4 Juli 2018 akan berlangsung dua acara besar yakni, mengenang peran Radio Perjuangan Rimba Raya yang akan dihadiri oleh, Mentri Pertahanan-RI Jendral, TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Tugu RRI Rime Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Selanjutnya, Acara besar Halal Binhalal Tabligh Akbar yang menghadirkan Ustad Abdul Somad sebagai pengisi Tausyiah di Komplek Masjid Raya Babusalam Kabupaten Bener Meriah.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkanya pihaknya melakukan penangkapan 10 orang di Aceh yang terdiri dari dua kepala daerah dan sejumlah pihak non PNS.

Dikataka Febri, pihaknya dari sore telah melakukan penangkapan dengan dugaan adanya terjadi transaksi yang melibatkan penyelenggara Negara di tingkat provinsi di salah satu kabupaten di Aceh.  (mag-70/ra)