Pengurus Koalisi Kependudukan Aceh 2017-2020 Dilantik

LANTIK: Ketua dan Pengurus Koalisi Kependudukan Aceh (KKA) periode 2017-2020 dilantik Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dr Sonny Harry B Harmadi di Banda Aceh, Sabtu (28/7) Foto Ist

BANDA ACEH (RA) – Ketua dan Pengurus Koalisi Kependudukan Aceh (KKA) periode 2017-2020 dilantik Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dr Sonny Harry B Harmadi pada kegiatan Workshop Perumusan Kebijakan Dampak Pengendalian Penduduk di Provinsi Aceh yang diigelar pada 27-28 Juli 2018 di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Saiful Mahdi SSi MSi kembali dipercaya memimpin KKA 4 tahun kedepan, bersama 13 akademisi dan BkkbN. Selain Saiful Mahdi, akademisi lainnya Unsyiah yang menjadi Pengurus KKA, Dr M Saleh Sjafie SH MSi.

Sonny Harry yang juga merupakan Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selesai melantik mengatakan, tugas KKA antaranya memasukan isu-isu kependudukan dalam konsep pembangunan dan ikut mendorong pemerintah daerah dalam membuat Grand Desing Kependudukan yang isinya masa depan yang diinginkan.

“Tidak ada teori tambah penduduk sebanyak-banyaknya untuk konsep pembangunan. Tidak ada itu konsep pembangunan seperti itu, jika ada kepala daerah yag mengatakan demikian itu salah,” tegas staf ahli Menteri KPMK, Puan Maharani ini.

Sonny juga menyebutkan, tidak lama lagi Aceh akan menghadapi Bonus Demografi pada 2027, meski sebagian kota dan kabupatennya sudah memasuki Bonus Demografi, seperti Kota Banda Aceh dan Aceh Barat.

Di sini Sonny menegaskan Bonus Demografi dihadapi dengan lebih dulu membangun penduduk yang berkualitas. Sehingga bonus demografi tidak menjadi beban atau bencana.
“Kalau Aceh mau bonus demografi tidak menjadi beban maka lakukan empat hal ini.

Pertama yang harus dilakukan penduduk usia produktif harus berkualitas, kedua penduduk usia produktif harus produktif secara nyata dengam mendesain pekerjaan masa depan mereka.

Ketiga mendorong inklusi keuangan di perbankan meningkat, kemampuan menabung tinggi dan keempat tetap jalankan program Keluarga Berencana,” imbuh Pakar Demografi Indonesia di depan puluhan peserta yang hadir terdiri dari anggota KKA dan OPD KB di 23 kab/kota di Aceh.

Lanjut Sonny, faktor utama yang mendorong Indonesia menikmati bonus demografi yaitu keberhasilan program Keluarga Berencana.

“Jangan lagi diartikan program KB mengurangi jumlah anak. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa ada tiga pilar program kerja BkkbN saat ini, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Ketiganya menekan pada kualitas penduduk,” demikian jelas Sonny.
Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd menyebutkan, visi BkkbN saat ini adalah menciptakan keluarga berkualitas. Kata Sahidal, jika keluarga berkualitas maka negara berkualitas.

Jadi menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran dan pelakuk pembangunan dengan membangun terlebih dahulu kualitas penduduknya yang dimulai dari keluarga.

Sementara itu Ketua KKA, Saiful Mahdi mengatakan, selain membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan dengan memasuka isu-isu kependudukan, KKA memiliki tugas mempersiapkan data kependudukan di Kampung KB.

“Kita harapkan semua Kampung KB di Aceh sudah memiliki Rumah Data Kependudukan. Dimana data ini sangat diperlukan pemerinta daerah maupun swasta dalam perencanaan pembangunan,” demikian tutupnya. (ril/bai)