BkkbN Aceh Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk

Kaper BkkbN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd, menyerahkan seperangkat alat elektronik untuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB. Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh menggelar Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

Kegiatan ini telah berlangsung di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dan akan berlangsung di Aceh Tengah dan Kota Langsa pada ujung Agustus mendatang.

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd mengatakan permasalahan penduduk dan isu kependudukan bersifat kompleks dan multidimensional.

Menurutnya masyarakat harus mengetahui isu-isu terkini permasalahan penduduk, mengingat sedemikian kompleksnya hubungan timbal balik antara isu-isu kependudukan dan aspek-aspek pembangunan.

Isu-isu terkait kependudukan sebut Sahidal, antaranya masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. BkkbN dalam hal ini hanya menyampaikan dan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat, agar bersama-sama mencari solusi keluar dari permasalah tersebut, sehingga kesejahteraan dan kualitas penduduk cepat terwujud.

“Pemahaman kita terhadap program pengendalian penduduk ini semakin luas. Inilah salah satu dari tujuan Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja yaitu Komisi IX DPR RI. Dan kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Komisi IX DPR RI,” ucap Sahidal.

BkkbN memiliki beberapa program Kependudukan, yaitu Grand Design masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), gunanya untuk memproyeksikan dan programkan.

Sahidal mencontohkan, misalnya jumlah penduduk di suatu daerah, berdasarkan luas wilayah sehingga menjadi wilayah yang layak dihuni masyarakat.

“Ada lima aspek pengendalian penduduk, pertama dilihat dari kuantitasnya, kedua kualitasnya, ketiga pembangunan keluarga, keempat mobilitas penduduk dan kelima data base kependudukan,” jelas Sahidal.

Terkait Program Pengendalian Penduduk dengan Kampung KB, setiap Kampung KB akan memiliki Rumah Data Kependudukan. Kata Sahidal, Kampung KB harus berbasis data, tujuannya membantu mempermudah membuat perencanaan gampong/desa, sehingga pembangunan di desa tepat sasaran.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tgk Khaidir Abdurrahman SIP secara terpisah mengatakan, komisinya yang membawahi BkkbN akan terus mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang membantu pemerintah percepatan pembangunan dalam hal ini pembangunan kualitas penduduk yang sasarannya adalah keluarga.

“Pendidikan berwawasan kependudukan perlu ditanamkan kepada masayarakat kita, agar masyarakat yang notabanenya sebagai penikmat dan pelaku dari pembangunan dapat ikut membantu memberi masukan kepada pemerintah daerah maupun gampong di dalam membuat perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tepat sasaran,” kata Khaidir. (bai)