Istana: Siapa pun Rezimnya, Dia Bertanggung Jawab dengan Utang Negara

ilustrasi utang. Utang yang dibayarkan pemerintah juga merupakan andil dari rezim sebelumnya. (Dok. JawaPos.com)

Harianrakyataceh.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Jusuf Kalla kerap dikritik perihal utang negara yang cukup besar. Kritik terbaru dilontarkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyebut cicilan utang jatuh tempo pemerintah yang mencapai Rp 400 triliun.

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika kemudian membalas kritikan yang disematkan kepada pemerintah. Menurutnya, utang yang dibayarkan pemerintah juga merupakan andil dari rezim sebelumnya.

“Siapa pun rezimnya itu pasti harus bertanggung jawab dengan rezim yang dulu-dulu,” ujarnya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Kamis (23/8).

Dia mencontohkan, era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membayar utang bunga dan cicilan yang tinggi yakni sekitar Rp 370 triliun. Nominal itu ditegaskannya juga merupakan andil dari era-era sebelumnya.

“Pemerintah itu pasti akan mendapat warisan utang. Contoh, SBY harus membayar pokok dan bunga Rp 370 triliun. Itu juga ada warisan dari sebelumnya. Jadi itu yang perlu diketahui dan dipahami,” jelasnya.

Lanjutnya, utang jatuh tempo pemerintah yang disebutkan sebesar Rp 400 triliun, dijelaskannya, merupakan komponen dari utang jangka pendek dan jangka panjang pemerintah. Adapun utang jangka pendek merupakan beban untuk pemerintah saat ini.

“Memang ada utang yang tenor jangka pendek, ada setahun, ada dua tahun. Betul juga ada sebagian cicilan utang dan bunga yang dibayar pemerintah saat ini,” tandasnya.

(ce1/hap/JPC)