MUI Perbolehkan Imunisasi MR

Sekretaris MUI Pusat Asrorun Ni'am

JAKARTA (RA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dukung dan perbolehkan pelaksanaan imunisasi vaksin MR  dengan alasan jika tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am pada pertemuan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan yang menghadirkan

perwakilan dari Komisi Fatwa MUI, Direksi PT. Biofarma, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), UNICEF, WHO, serta para Kepala Dinas Kesehatan dan pemimpin MUI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis siang (23/8).

Disampaikan Asrorun Ni’am, pertemuan tersebut sangat penting agar Fatwa MUI dijelaskan secara utuh redaksinya agar penerimaan di daerah dan masyarakat tidak parsial.

Asrorun Ni’am menjelaskan, berdasarkan kajian oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI menyimpulkan bahwa di dalam produksinya memanfaatkan (bukan mengandung) unsur yang haram, maka vaksin MR yang diproduksi Serum Institut of India (SII) hukumnya haram.

“Akan tetapi fakta saat ini, berdasarkan informasi dari ahli yang kompeten dan kredibel ada urgensi untuk melaksanakan program imunisasi karena jika tidak akan menyebabkan bahaya (hilangnya nyawa dan atau kecacatan permanen) yang meresahkan kesehatan masyarakat,” tukas Asrorun Ni’am.

Maka, kesimpulannya pelaksanaan imunisasi dengan vaksin SII dibolehkan berdasarkan tiga alasan, yaitu memenuhi ketentuan dlarurat syar’iiyah, belum adanya alternatif vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan ahli yang kompeten tentang bahaya yang bisa ditimbulkan

“Fatwa MUI bisa dijadikan pijakan sekaligus juga panduan bagi pemerintah di dalam pelaksanaan imunisasi MR juga rujukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim untuk tidak ragu lagi mengikuti imunisasi MR dengan vaksin yang sudah disediakan pemerintah”, tegas Asrorun Ni’am.

Sementara itu sebelumnya Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek menyebutkan, berkumpulnya semua stakeholder tersebut demi  untuk mendapar memiliki kesamaan persepsi  pasca dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) pada 20 Agustus 2018, dan apa tindak lanjut dari pelaksanaan imunisasi MR di 28 Provinsi ini ke depannya. (ra)