Usai Rumah Digeledah KPK Periksa Farah Amalia

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos/Dok

BANDA ACEH (RA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi terkait kasus dugaan suap Gubernur Aceh (non aktif) Irwandi Yusuf. Seorang saksi, kerabat dekat Steffy Burase bernama Farah Amalia. Beberapa waktu lalu kediamannya di Jalan Pangadegan Timur Raya No 23, Jakarta Selatan digeledah KPK.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut terhadap Farah pihaknya akan mengklarifikasi hal yang berkaitan dengan kepemilikan aset. Selain itu, seberapa dekat hubungan saksi dengan Steffy. Hingga kini Farah masih menjalani proses pemeriksaan.

“Untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy. Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi,” ungkapnya pada awak media, Kamis (6/9).

Untuk diketahui, teman dekat Irwandi bernama Steffy Burase sempat juga diperiksa beberapa waktu. Pemeriksaan ini terkait mendalami dugaan peran Steffy pada proyek di Aceh, serta pengaruh dan kekuasaan Irwandi terhadap proyek tersebut.

Saksi lainnya, Johhnic Apriano yang merupakan staf khusus Irwandi juga sudah memenuhi panggilan lembaga antikorupsi. Penyidik mendalami pengetahuan perihal pelaksanaan tugas yang dilakukan Irwandi. Hingga kini, John juga masih menjalani proses pemeriksaan.

“Terhadap saksi perlu didalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh saat itu terkait perkara yang sedang disidik saat ini,” imbuhnya.

Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, alasan pemeriksaan terhadap dua saksi yakni untuk menelusuri pihak yang kasat mata tidak terlibat. Namun ada hubungan atau informasi yang perlu diverifikasi.

“Ketika menggunakan strategi follow the money, KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung. Namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi,” jelasnya.

Hal tersebut, sebut Febri mengacu ke Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni.

“Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka,” tutupnya.

Gratifikasi Rp39 Juta

Terkait Irwandi beberapa waktu lalu, sempat mengklaim dirinya mengembalikan uang senilai Rp39 Juta kepada KPK. Menurut Febri uang tersebut masuk dalam ranah gratifikasi. Namun, karena terlambatnya waktu pelaporan, maka lembaga antirasuah ini tidak bisa memproses pelaporan tersebut.

“Irwandi Yusuf melalui kuasa hukum melaporkan penerimaan tersebut ke direktorat gratifikasi KPK yang berjumlah total Rp39 juta, sekitar 8 hari sejak KPK melakukan OTT di Aceh,” ungkapnya.

Atas laporan tersebut, kata Febri, setelah dilakukan analisis, mengacu pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, maka KPK menerbitkan surat Selasa (14/8). Pada intinya, dalam surat tersebut pelaporan gratifikasi tersebut tidak bisa diproses.

“Pada 14 Agustus 2018, intinya laporan tidak dapat diproses dalam mekanisme pelaporan gratifikasi karena saat ini sedang berjalan proses penanganan perkara dimana Irwandi adalah salah satu tersangka,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan, hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak Irwandi. Atas dasar itu juga maka penyidik melakukan penyitaan uang demi kepentingan penanganan perkara.
“Uang Rp39 juta tersebut kemudian disita penyidik untuk kepentingan penanganan perkara,” tukasnya.

Febri mengingatkan agar seluruh pejabat bisa melakukan pelaporan gratifikasi sejak awal, dalam waktu maksimal 30 hari kerja demi menghindari jerat hukum.
“Bukan justru baru melaporkan ketika sudah diproses secara hukum. Hal ini penting karena dihargai pelaporan gratifikasi kesediaan dan kejujuran,” tutupnya. (jpc/mai)