Ist

BANDA ACEH (RA) – PELAKSANAAN Program Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh telah memasuki tahun ketiga dari 10 tahun yang direncanakan (2016-2025). Banyak agenda yang telah dilaksanakan oleh BNNP Aceh dalam rangka menyukseskan kegiatan GDAD yang dipelopori oleh BNN RI sebagai pilot project nasional di Indonesia.

BNNP Aceh sebagai wilayah Pilot Project Nasional BNN RI senantiasa mendampingi BNN RI dalam hal ini diwakili oleh ke-Deputi-an Dayamas melakukan pengumpulan data awal dilapangan, focus group discussion, dialog membangun sinergitas dan rapat koordinasi dengan stakeholder di Provinsi Aceh.

Program GDAD di Provinsi Aceh yang di desain adalah program khusus untuk menurunkan dan mengganti tanaman ganja menjadi tanaman produktif serta mengubah penanam ganja menjadi petani produksi unggulan diberbagai sektor pertanian.

Kondisi yang diharapkan dengan kehadiran GDAD 2016-2025 ini adalah terwujudnya Aceh yang bersih dari produksi ganja dan sejahtera. Melalui GDAD ini, BNN, K/L, Pemerintah Aceh, dunia usaha dan komponen bangsa dapat bersinergi dalam pengembangan sosial budaya (membangun karakter manusia), menegakkan keamanan dan ketertiban, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan serta meningkatkan ketahanan pangan dan menggagas terbangunnya agrowisata di Provinsi Aceh, khususnya di tiga kabupaten sebagai pilot project GDAD.

Menurut Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dunan Ismail Isja, MM dengan dikeluarkan Inpres No 6 tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, merupakan dorongan tenaga baru untuk penumpasan narkoba di Indonesia, termasuk juga keterlibatan semua kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten untuk berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN), dan sudah ada rencana aksi 2018 hingga 2019 yang akan dibagikan ke kementerian lembaga.

Nanti akan dievaluasi dan melaporkan ke Presiden dengan koordinasi Kemenpolhumkam. “Akhir tahun ini akan ada aksi dan evaluasi. Semua kementerian lembaga dilibatkan dan ini energi yang cukup besar untuk menumpaskan narkoba di Indonesia,” katanya.

Terkait daerah Aceh yang dijadikan sebagai pilot project BNN dalam GDAD, mengatakan GDAD itu mengajak masyarakat daerah rawan narkoba seperti di Aceh Besar, Gayo Lues, Bireuen, termasuk di Pidie yang GDAD secara mandiri untuk beralihkan yang dulu tanam ganja ke tanaman lain seperti jagung, kopi atua tanaman lain.

“Seluruh kementerian lembaga punya kewajiban untuk mendukung GDAD dengan berbagai program dan diharapkan pemerintah daerah menjadi motor, dan program ini untuk mengbangkitkan kepercayaan masyarakat seperti di Pidie,” katanya.

Provinsi Dukung
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebutkan, untuk mengatasi masalah narkotika di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Aceh juga diperlukan pendekatan program Alternative Development yang disusun dalam sebuah kerangka Grand Design Alternative Development yang bertujuan untuk mengganti tanaman narkotika dan mengubah profesi penanam ganja menjadi petani dalam produksi unggulan.

“Karena dampak produksi ganja dan penyalahgunaannya secara multidimensi merugikan bangsa, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan bangsa,” ujar Nova beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kegagalan mencegah dan menghadang ganja dari Aceh untuk tidak menyebar ke seluruh Indonesia menyebabkan produksi dan penyalahgunaan ganja marak di mana-mana.

Pemerintah Aceh dengan program Aceh Troe dan Aceh Meugoe sangat konsen pada upaya mensejahterakan masyarakat melalui pertanian dan perkebunan, sehingga untuk membina masyarakat yang selama ini terlibat menanam ganja akan dibimbing untuk menanam tanaman lain yang produktif, halal dan menjanjikan secara ekonomi.

Karena itu diakui Gubernur, tujuan dari Grand Design Alternative Development (GDAD) adalah mengentaskan produksi ganja di provinsi Aceh terutama di tiga Kabupaten di Aceh sebagai daerah paling banyak ditemukan ladang ganja.

“Fokus program ini terdapat di tiga wilayah, masing-masing Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bireuen, karena tiga daerah ini yang paling banyak ditemukan tanaman ganjanya,” lanjutnya lagi.

AD Hilangkan Tanaman Ganja
Bupati Gayo Lues, H Muhammad Amru menyampaikan dengan adanya program Alternative Development yang di pusatkan di Gampong Agusen, Gayo Lues. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil ganja.

Saat ini ada sekitar 900 orang masyarakat Gayo Lues yang ditangkap karena kasus narkotika dan 1.800 orang yang menjadi buron. Dengan adanya program Alternative Development ini diharapkan agar penanaman ganja di Aceh dapat dihilangkan. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pengolahan alternatif berbagai jenis tanaman pertanian pengganti tanaman ganja agar memiliki nilai tambah secara ekonomi untuk masyarakat.
Ia juga terima kasih pada Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kegiatan di Kabupaten Gayo Lues berupa jagung hibrida 2.050 ha dan padi gogo seluas 310 ha, intensifikasi kopi 200 ha dan peremajaan kopi 400 ha, pengembangan cabe merah 25 ha dan bawang putih 10 ha.

Sambut Baik
Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, juga menyambut baik kegiatan Alternative Development dan mendukung sepenuhnya program pengembangan alternatif bagi pengalihan penanaman ganja ke tanaman produktif lainnya.

“Program ini merupakan upaya pemerintah memberantas narkotika, khususnya ganja di Aceh Besar. Sebab narkotika dan obat terlarang lainnya merupakan ancaman bagi masa depan bangsa,” kata Mawardi.
Ia juga mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program pendukung supaya kegiatan Alternative Development berjalan maksimal.

Panen Jagung, Hasil AD
Sedangkan di Kabupaten Bireuen Program GDAD dibeberapa desa telah menunjukkan hasil yang mengembirakan, dimana kelompok tani yang dibentuk telah melaksanakan panen atas program GDAD. Seperti di Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, telah melaksanakan panen secara mandiri hampir pada seluruh lokasi pilot project.

Dan berdasarkan pantauan, komoditi alternatif tanaman jagung yang telah dipanen sudah mencapai 80 persen dari total keseluruhan tanaman yang berhasil tumbuh dan berkembang dengan baik dan hasil panennya telah ditampung oleh BUMG dengan standar nilai harga yang disesuaikan dengan harga pasaran.

Menurut Plt Kepala Bappeda Bireun, Khairum Hafiz, para petani saat ini sedang melakukan pembersihan lahan kembali guna mempersiapkan penanaman komoditi alternatif tahap II yang direncanakan akan dilakukan pada awal bulan September 2018.

Lahan yang kurang cocok untuk ditanami tanaman jagung akan dimanfaatkan sebagai tempat peternakan terpadu yang dikelola oleh Kelompok Tani dan Pemuda setempat. Disamping itu juga akan dilakukan penanaman komoditi alternatif tanaman ubi sebagai pengganti tanaman jagung.

“Masyarakat di desa tersebut, saat ini sedang dilatih cara memelihara ternak kambing dan dilatih membuat bronjong, mengatasi serangan hama terutama babi hutan,” katanya.

GDAD Pidie Mandiri
Hal yang berbeda dilakukan Kabupaten Pidie dalam melakukan Alternative Development dengan mandiri atau dengan kata lain segala kegiatan dilakukan mengandalkan usaha sendiri tanpa ikut campur dari BNN Pusat maupun dari kementerian lembaga maupun provinsi.

“Ini yang kami butuhkan dalam memberantasan narkoba di Aceh. Kabupaten mau berusaha sendiri untuk kegiatan dan program Alternative Development,” kata Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dunan Ismail Isja MM. (***)