Ghazali Abbas Adan Perjuangkan Dana Otsus Abadi

TEKS FOTO : Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan pemerintah Aceh di ruang potensi daereah, kompleks kantor Gubernur Aceh, Selasa (18/9).
BANDA ACEH (RA) –  Anggota DPD RI Ghazali Abbas Adan mengharapkan kepada pemerintah pusat agar pengalokasian dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh abadi. Artinya, tidak hanya terbatas sampai tahun 2027.
“PAD sangat minim sekali. Aceh tidak akan dapat membangun jika tidak ada dana transfer dari pemerintah pusat. Kita minta dana Otsus ini terbatas, tapi bisa
selamanya,” kata Ghazali Abbas Adan saat  rapat kerja (Raker) dengan Pemerintah Aceh dalam kaitan penyusunan pertimbangan RUU APBN Tahun 2019 di ruang potensi daereah, kompleks kantor Gubernur Aceh, Selasa (18/9).
Dari komite IV DPD RI hadir Ghazali Abbas Adan selaku koordinator, Ayi Hambali selaku Wakil ketua, dan para anggota Rugas Binti, Abdul Rahmi, Eni Khairani, Shaleh M Aldjufri, Iskandar Muda B. Lopa dan Yasin Welson Lajaha.
Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rachmat Fitri mewakili Plt Gubernur Aceh dan Kepala Biro Pembangunan, Sunawardi, dinas koperasi, dinas penanaman modal dan perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Sebagai wakil rakyat Aceh di parlemen, Ghazali Abbas menyatakan akan semaksimal mungkin memperjuangkan agar dana Otsus abadi untuk Aceh. Namun dirinya berharap pemerintah Aceh harus menunjukkan kecerdasan, kepiawaian dan profesionalitas dalam mengelola dana Otsus dalam rangka mengantisipasi tatkala dana otsus itu berakhir. Apalagi mengingat secara berangsur dana tersebut akan berkurang dan berakhir pada tahun 2027.
Anggota Komite IV yang membidangi keuangan ini mengaku tidak bisa sendirian berjuang, maka itu mengajak semua elemen masyarakat Aceh, apakah ia elite politik, tokoh-tokoh masyarakat maupun akademisi, cerdik candakia untuk menyamakan sikap dan suara meminta kepada pemerintah pusat agar dana otsus itu dipermanenkan.  Apalagi berdasarkan fakta-fakta sejarah prestasi dan peran Aceh dalam kaitannya dengan terbentuk dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).
Sebagaimana diketahui,   sejak tahun 2008 hingga 2017 Aceh sudah menerima dana otsus sebesar 56,67 triliun. Tahun 2018 dana otsus diterima Rp 8 trliun.
Tetapi faktanya rakyat Aceh masih saja menempati rangking yang belum menggembirakan dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan.  Untuk itu, ia pun berharap agar dana transfer dari pemerintah pusat harus dapat dikelola dengan baik dan profesional untuk mensejahterakan rakyat.
Sementara Wakil Ketua Komite IV DPD RI  Ayi Hambali menyampaikan selain ke Provinsi Aceh kunjungan kerja penyusunan pertimbangan terhadap RUU APBN tahun 2019 juga dilaksanakan ke kalimantan selatan dan Bali, sejak 17-19September 2018.
Kunjungan kerja dilakukan komite IV DPD RI adalah untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi Daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas Penyusunan Pertimbangan terhadap RUU APBN TA 2019, dengan tujuan adanya keseimbangan pendanaan atas program-program kebijakan pembangunan daerah pada kerangka APBN TA 2019 Sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah dalam pendanaan RKP dan RKPD 2019.
Kemudian, terlaksananya pembangunan di daerah sesuai dengan program-program pembangunan yang berkeadilan, berkesinambungan dan bermanfaat terhadap perkembangan daerah serta adanya keselarasan pendanaan dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. (slm)