Dampak Limbah PT Socfindo Warga Mulai Gatal-Gatal

Warga sekitar mengunakan air sungai Cinendang untuk aktivitas sehari-hari. Sungai Cinendang saat ini tercemar limbah PKS PT Socfindo Lae Butar. Foto: Idrus Syahputra

SINGKIL (RA) – Satu kolam penampungan limbah pabrik kelapa sawit PKS PT Socfindo Lae Butar jebol beberapa hati lalu hingga mengalir ke sungai Cinendang berdampak gatal-gatal pada warga di bantaran sungai yang mengkonsumsi aliran sungai tersebut.

“Ya, berdampalah pak, anak-anak sudah mulai mengalami penyakit kulit, gatal-gatal,” kata Syamsudin Bungus, warga Gampong Tanah Merah, Kamis (4/10).

Ia mengaku masyarakat sangat dirugikan akibat limbah tersebut, karena 70 persen masyarakat di Gampong Tanah Merah tersebut menggunakan sungai untuk kebutuhan sehari hari.

“Tentu kami keberatan, karena sungai ini untuk konsumsi kami, selain itu untuk pencaharian warga sekitar yang kebanyakan berprofesi nelayan, termasuk dirinya,” kata ia.

Pada saat kejadian itu kata dia, nelayan tak dapat apa-apa karena jaring sudah di penuhi limbah, ketika di angkat jaringnya tak nampak sudah di lumuri limbah seperti agar-agar, sementara airnya pada saat kejadian itu airnya hitam pekat.

Kata dia, sebagian nelayan beralih profesi sementara, untuk mengambil daun Puri, di ambil dari bantaran sungai Cinendang dan Souraya Rp15 ribu perkilo. Setelah di jemur, setiap hari para toke dari Medan datang membeli.

Menurutnya warga yang terkena dampak selain desa mereka, juga terkena dampak Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia Kecamatan Singkil, karena airnya langsung mengalir ke sana. Harapannya kepada pemerintah dan perusahaan tersebut dapat di mempertimbangkan atas dampak yang merugikan mereka.

Di tempat terpisah anak-anak setempat yang biasa mandi di bantaran sungai Cinendang tersebut mengaku mengalami penyakit kulit, seperti gatal-gatal. “Saya gatalnya pas mau tidur,” kata Amilin, yang telah beri obat salap dari RSUD.

Hitung Kerugian Lingkungan
Sementara itu, Walhi Aceh meminta pemerintah jangan hanya mengambil sampel air sungai yang tercemar. “Hitung juga kerugian lingkungan akibat pencemaran itu,” kata M Nasir, Kadiv Advokasi Walhi Aceh.

Ia juga menyarankan pemerintah harus meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak dan kerugian ekonomi masyarakat yang ditimbulkan.

“Sanksi perizinan dapat di cabut dan bayar kerugian akibat kerusakan lingkungan beserta dendanya,” kata Nasir.

Apalagi, sebutnya, pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati.

“Pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun dan denda paling sedikit Rp3 milyar dan paling banyak Rp9 milyar. Ketentuan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (idr/bai)