Baliho Caleg Gentayangan di Daerah Terlarang

BALIHO : Baliho caleg DPR-RI dan DPRA masih bergentayangan di jalan Merdeka Lhokseumawe, walaupun daerah tersebut dilarang untuk pemasangan baliho. Armiadi/Rakyat Aceh.

LHOKSEUMAWE (RA) – Walau pun telah ditetapkan sebagai daerah terlarang, sejumlah baliho caleg DPR-RI dan DPRA masih bergentayangan di jalan Merdeka Lhokseumawe. Caleg atau partai politik belum menurunkan baliho tersebut.

Sementara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe, telah mengeluarkan SK Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot./IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019.

Pantauan Rakyat Aceh, kemarin, masih ada baliho yang masih terpampang di Jalan Merdeka dari Simpang Kuta Blang hingga ke kawasan KP3 Lhokseumawe.

Seperti baliho caleg Partai Aceh, caleg Demokrat, caleg PKS, caleg Gerindra, caleg Hanura dan lainnya.

Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, T. Zulkarnaen, dikonfirmasi Rakyat Aceh, Minggu (7/10), membenarkan, masih ada baliho caleg yang terpasang di jalan merdeka atau jalan protokol Lhokseumawe. Jalan tersebut, termasuk daerah yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye.

Sebut dia, pihaknya dari Panwaslih, begitu dikeluarkan SK KIP Kota Lhokseumawe, tentang penetapan lokasi pemasangan APK Pemilu 2019, dua hari kemudian berdiskusi dengan pimpinan partai politik membahas persoalan tersebut.

“Jadi kita sudah ingatkan partai politik, untuk menurunkan baliho di jalan protokol Lhokseumawe. Kita beri waktu sampai nanti malam,”ucap T. Zulkarnaen. Namun, kata dia, jika tidak diindahkan maka Senin besok (hari ini,red) kita akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan baliho caleg tersebut.

Sementara itu, Komisioner KIP Kota Lhokseumawe, Mukhtar Yusuf, mengatakan, terkait dari larangan untuk pamasangan APK dan selebaran pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemko Lhokseumawe. “Semua baliho caleg partai politik dari larang dari kawasan KP3 Lhokseumawe hingga ke Simpang Kuta Blang atau bundaran Rumah Sakit Kasih Ibu,”ungkapnya.

Menurut dia, jika ada caleg dan partai politik tidak mengindahkan larangan itu maka Panwaslih bersama Satpol PP dapat segera menurunkan. Selain itu, kata dia, untuk tahapan pemilu saat ini sudah masuk rapat tertutup dan pertemuaan terbuka serta penyebaran APK di daerah yang tidak terlarang. Itu jadwalnya dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019. (arm/min)