Steffy Diperiksa Ulang KPK

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos/Dok

JAKARTA (RA) – Istri siri Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Fenny Setffy Burase batal menjalani proses pemeriksaan. Steffy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan yang semestinya dijalaninya, kemarin terkait kasus suap Dana Khusus Otonomi Aceh (DOKA).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut permintaan dari saksi (Steffy) untuk dijadwal ulang, karena dia berencana melakukan pemeriksaan ke dokter hari ini.

“Terkait jadwal pemeriksaan Steffy Burase sebagai saksi hari ini, ada permintaan penjadwalan ulang,” ucap Febri pada awak media, Kamis (18/10).

Mantan aktivis ICW juga mengatakan rencananya penyidik akan memanggil Steffy kembali hari ini, Jumat (19/10). “Jadi ada permintaan penjadwalan ulang,” imbuhnya.

Sebelumnya, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs mengungkapkan bahwa Irwandi dan Steffy sudah menikah secara siri. Hal tersebut dibeberkan lembaga ini dalam sidang praperadilan kasus suap Irwandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, Irwandi dan Steffy kompak membantah soal pernikahan tersebut. Bahkan, peran Steffy dalam kasus ini juga dibuka KPK dalam sidang praperadilan tersebut.

Peran-peran Steffy itu mendukung argumen KPK dalam menjawab dalil praperadilan Irwandi. Namun, Steffy sendiri selalu membantah dan tak tau sama sekali perihal suap yang membelit Irwandi.

Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Bupati Bener Meriah, Ahmadi diduga memberikan uang kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.
Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Dalam kegiatan ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa bukti diantaranya uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (JPC/mai)