Usai Periksa 121 Saksi Kasus Irwandi Segera Disidangkan

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos/Dok

BANDA ACEH (RA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyelesaikan berkas kasus dugaan suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan barang bukti dan tiga tersangka telah dilimpahkan ke TPK Suap.

“Penyidikan terhadap tiga tersangka selesai. Hari ini (kemarin) tersangka dan barang bukti terkait dengan pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018 ke penuntutan atau tahap dua,” sebutnya, Selasa (30/10).

Menurutnya dalam waktu dekat direncakan akan dibawa ke persidangan Gubernur Aceh (non aktif), Irwandi Yusuf. “Berkas yang dilimpahkan adalah berkas dalam penyidikan dugaan suap terkait DOKA dan dugaan penerimaan gratifikasi,” tegasnya.

Sidang direncanakan akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hingga hari ini, sekitar 121 saksi telah diperiksa dalam dua perkara ini. Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri ketiganya juga telah diperiksa sekitar empat kali masing-masing dalam kapasitas sebagai tersangka.

Para saksi dalam perkara ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Asisten 2 Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh Periode 2017 hingga sekarang, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan PNS pada Dinas Pengairan Aceh, Dinas PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh. Berikutnya Direktur Utama PT Tuah Sejati dan Wiraswasta.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan diajukan Irwandi Yusuf.

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hakim Tunggal, Riyadi Sunindyo di PN Jakarta Selatan, Ampera Raya, Rabu (24/10).

Dalam putusannya, Hakim juga menuturkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi sudah sesuai aturan hukum. Sama halnya dengan tindakan KPK yang memulai penyelidikan hingga penyidikan, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat.

“Menyatakan penyelidikan dan penyidikan perkara a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat,” ujar Hakim. (mai)