BANDA ACEH (RA) – Pemerintahan di Aceh dinilai selama ini sangat tergantung dengan alokasi dana yang diperoleh dari pemerintahan pusat, seperti dana otsus, sementara pengalokasiannya tidak tepat dan tidak berkualitas.
Hal ini diungkapkan Rustam Effendi pengamat ekonomi Aceh kepada wartawan usai gelaran acara Seminar Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Aceh Semester I 2018 dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Aceh, di salah satu hotel di Aceh, Rabu (31/10).
Rustam menyatakam, selama ini dia melihat pemerintahan di Aceh hanya menjalankan pengelolaan uang yang diterima dari pemerintah pusat, sementara dalam pengalokasi tidak tepat dan tidak berkualitas.
“Pengalokasi tidak tepat dan tidak berkualitas ini akan berdampak masih tingginya akan kemiskinan dan pengangguran. Imbasnya jika ini tetap terjadi, akan menjadi ancaman yakni terjadinya isntabilitas di Aceh,” ujar Lektor Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah ini.
Rustam sebagai salah satu pemateri pada seminar tersebut menyebutkan, saat uang masih banyak, belanja modal harus digunakan untuk yang sifatnya jangka panjang, seperti membangun pabrik sebagai nilai tambah modal. Bukan bangun gedung atau malah membeli mobil dinas
“Pemerintah dari sekarang harus memikirkan sumber pendapatan pasca Otsus pada 2023 yang akan habis. KEK yang menjanjikan harus digenjot,” kata akademisi ini.
Dia kemudian menyebutkan, langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan adalah seperti, pengalokasian belanja. PAD saat ini Rp2,9 triliun jangan habis digunakan untuk belanja pegawai dan ATK.
Gunakan untuk menambah kemampuan belanja modal, seperti membangun pabrik, bangun infrastruktur yang bisa menopang produksi. Seperti di Pidie, ada pertanian coklat, bangun jalan lebih baik hingga membantu masyarakat disana,” ujarnya.
Terkait ini menurutnya terjadi karena tim perekonomian pemerintahan Aceh dinilai kurang bisa memberdayakan dengan baik sumber daya yang ada hingga kemudian yang terjadi sumber daya seperti dana, sumber daya alam dan manusia tersia-siakan.
“Selama ini yang nampak tim perekonomian terlihat tidak mumpuni. Terkesan tidak ada trategi yang kuat. Lihat saja, dana otsus sejak awal kita terima puluhan triliunan. Tapi apakah masyarakat Aceh sekarang banyak yang sejahtera. Strategi perekonomian yang dibuat pemerintah tak menjawab persoalan yang ada. Kemiskinan masih tinggi, penggangguran masih 6 persen lebih, pertumbuhan ekonomi masih 41,42 persen,” tukasnya lagi.
Karenanya pada kesempatan itu dia meminta tim perekonomian Aceh harus memperkuat strategi dengan analisa berbasis data yang mendalam untuk mengambil kebijakan lebih baik.
“Bangun ekonomi jangan dengan dinas, harus ada badan usaha tersendiri. Coba kita lihat, di nasional Waskita, Pelindo dan Pertamina. Di Aceh ada, tapi itu bentuknya PD harusnya PT. tapi di Aceh yang bangun usaha ekonomi dinas atau intansi, yang kemudian terjadi adalah pimpinan di intansi tersebut paling banyak mengambil keuntungan,” ungkapnya.
Sementara itu pada acara tersebut, Kepala Kpw BI Prov Aceh Zainal Arifin dalam sambutannya menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Aceh belum secara structural. Risiko tekanan inflasi masih tinggi, perlu penyediaan infrastruktur dan peningkatan produktivitas terutama pertanian.
“Angka pengangguran meskipun turun tapi masih tergolong tinggi bila dibandingkan provinsi lain. Penciptakan dan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama dalam rangka persiapan menghadapi berkurangnya dana otsus Aceh,” ujarnya.
Selain Rustam Effendi, seminar juga menghadirkan pemateri yakni Eko Listyanto dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dengan materi ‘upaya meningkatkan kinerja neraca transaksi berjalan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Juga pemateri Juli Budi W, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Pemprov Aceh Iskandar Syukri menyampaikan, menerima dengan baik masukan dari seminar dan menjadi masukan kepada tim perekonomian Pemerintah Aceh.
“Rekomendasi dari seminar ini akan menjadi masukan kepada tim ekonomi pemerintah Aceh yang akan kita koordinasikan kepada legislatif untuk dibahas,” pungkas Iskandar Syukri. (ra/min)
