Syamsul Rizal Ketua Fapsedu Aceh

ist/Ra
BANDA ACEH (RA) – Prof Dr Syamsul Rijal MAg, dilantik sebagai Ketua Forum Antar Umat Beragam Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan(Fapsedu) Provinsi Aceh periode 2018 – 2023. Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini dilantik bersama pengurus lainnya oleh Wakil Ketua Fapsedu Pusat, Ahmad Zubaidi, MA pada kegiatan Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang digelar di Amel, Banda Aceh.
Sementara Wakil Ketua I, Pdt Johan, Wakil Ketua II, Eli Yabi Ginting, Wakil Ketua III, Wiswadas, Wakil Ketua IV, Sahnan Ginting, Sektretaris, Irma Dimyati, Wakil Sekretaris, Drs.Taslim H Yasin, Bendahara, Nurismi dan Wakil Bendahara, Ishani Yunita.
Turut hadir, Asisten I Setda Aceh, Dr.  M Jafar,  Plt Deputi ADPIN (Advokasi, Penggerakan, dan Informasi) Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M Yani,  Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri, Pengurus PJK  pusat dan Aceh, Pengurus Fapsedu.
Sahidal mengatakan, pelatikan Fapsedu Aceh periode 2018-2023 hari ini diharapkan bisa membantu BKKBN dalam menyampaikan tiga program BKKBN yaitu Kependudukan, KB dan Pembangunan  Keluarga. Serta juga untuk menepis anggapan bahwa selama ini program Keluarga Berencana hanya untuk kaum muslimin, padahal program pemerintah ini untuk semua umat beragama di Indonesia yang tujuannya guna meningkatkan kualitas keluarga.
“Perlu diingat visi BKKBN sekarang ini pada peningkatan kualitas keluarga bukan pada jumlah anak. BKKBN mengatur jarak kelahiran agar ibu dan anak sehat. Silakan saja jumlah anak lebih dari dua, tapi orangtua harus memastikan anak-anak yang dilahirkan tidak lemah melainkan berkualitas, sebab anak berkualitas adalah investasi berharga bagi bangsa dan negara,” ucap Sahidal.
Selain itu Sahidal juga mengingatkan pentingnya menerapkan delapan fungsi keluarga yaiitu fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi dan serta fungsi lingkungan.
Sementara, M Jafar mewakili PLT Gubernur Aceh mengatakan, fakta membuktikan bahwa kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas SDM. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya program Kependudukan layak  diperkuat sebagai landasan untuk menuju terciptanya keluarga sejahtera di Aceh.
Lanjutnya, khusus Aceh dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk naik pesat. Sebagai gambaran, pada 2005 jumlah penduduk Aceh 4,1 juta jiwa, tahun 2010 meningkat menjadi 4,49 juta jiwa atau naik 2,32 persen per tahun dan pada 2017 jumlah ini terus meningkat menjadi 5,001 juta jiwa.
“Data ini menunjukan bahwa persoalan kependudukan di Aceh membutuhkan perhatian serius. Jika tidak dikendalikan dengan baik persoalan ini akan berimbas kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, kebutuhan pangan dan sebagainya,” kata M. Jafar.
Sampai 2016, jumlah peserta KB baru mencapai 34,66 persen dan pasangan usia subur yang ber-KB mencapai 75 persen. “Kita berharap BKKBN Aceh dapat berdiri di garis depan dalam menjalankan program kependudukan di daerah dan Pemerintah Aceh tidak akan tinggal diam, bahkan semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti Fapsedu yang baru dilantik, hendaknya ambil peran di dalam, sesuai kewenangan masing-masing,” demikian harapnya.
Kepengurusan Fansedu Aceh tidak saja beragama Islam, dari unsur Nasrani, Budha dan Hindu. Diharapkan Fapsedu Aceh tidak saja sebagai perpanjangan tangan BKKBN di dalam menyampaikan program KKBPK kepada masyarakat tetapi juga dapat menjaga kerukunan umat beragama di Aceh dalam memecahkan persoalan isu-isu kependudukan dan mensejahterakan masyarakat. (ril/bai)