65 Persen Realisasi Fisik APBN dan APBK Simeulue

Bupati Erly Hasim dan Ikhsan Mikaris Kadis PUPR Kabupaten Simeulue, saat meninjau kegiatan DAK di Simeulue. Kamis (29/11). Ahmadi Harian Rakyat AceH.

SIMEULUE (RA) – Realisasi dan serapan program kegiatan fisik sumber dari APBN dan APBK Simeulue, anggaran tahun 2018 lebih dari 65 persen, per awal bulan Oktober 2018.

Realisasi dan serapan telah lebih 65 persen itu, merupakan laporan kegiatan dari masing-masing SKPK dalam Kabupaten Simeulue, sedangkan untuk realisasi serapan bulan Oktober, November dan Desember 2018, akan diketahui hasinya awal tahun 2019.

Diketahui total anggaran tahun 2018, sebanyak Rp5,99 miliar yang bersumber dari APBN (DAK dan DAU) serta dari APBK Simeulue. Hal itu dijelaskan Zulfadli Abidin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Simeulue, kepada Harian Rakyat Aceh, Kamis (29/11).

“Per awal bulan Oktober 2018, telah terealisasi program kegiatan fisik 65 persen yang bersumber dari anggaran APBN DAK, DAU dan APBK kita, dan untuk realisasi Oktober, November dan Desember 2018, akan diketahui hasilnya pada awal bulan Januari 2019,” katanya.

Dia meminta berdasarkan intruksi Bupati Erly Hasim, kepada seluruh rekanan pelaksana kegiatan, hanya memiliki waktunya hanya satu bulan lagi, menjelang akhir tahun 2018 dan bila tidak terselesaikan tepat waktu, maka tidak ada lagi anggaran lanjutan.

“Pak Bupati, telah intruksikan seluruh rekanan untuk menuntaskan pekerjaannya selesai dan tepat waktu, sebab bila tidak selesai maka konsekwensinya tidak ada lagi anggaran lanjutan serta bila tidak tuntas selain membahayakan daerah juga secara keseluruhan memalukan nama baik daerah kita,” imbuhnya.

Masih menurut dia, sedangkan untuk realisasi kegiatan program fisik yang bersumber dari DOKA atau APBA yang berlokasi di Kabupaten Simeulue, hingga saat ini belum ada laporan resminya, sehingga bila nantinya terjadi kekeliruan dan ada temuan kejanggalan, tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Simeulue, sebab sepenuhnya dikelolah oleh Pemerintah Aceh. (ahi/bai)