DPD Tinjau Progres Otsus Aceh

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Aceh, membahas dan mendengarkan progres dana Otonomi Khusus (Otsus), yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (12/12). FOR RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Aceh, membahas dan mendengarkan progres dana Otonomi Khusus (Otsus), yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (12/12).

Senator DPD dari Aceh, Ghazali Abbas yang menjadi koordinator dalam Kunker tersebut mengingatkan, agar otsus benar-benar diperuntukkan untuk pembangunan dan harus menjamin kesejahteraan rakyat. Apalagi sekitar 10 tahun sudah otsus digelontorkan.

“Saya berharap otsus Aceh dikelola dengan baik, profesional, betul-betul tepat sasaran. Agar setiap sen benar-benar untuk rakyat. Jangan uang ada tapi tidak terasa,” sebutnya.

Terkait otsus Aceh akan berakhir tahun 2022, ia bersama rekan-rekan terus berupaya agar otsus Aceh selamanya, tanpa tenggat waktu. Sama dengan status otsus Papua yang berlaku selamanya.

Agar hal tersebut dapat terwujud, dapat diupayakan dengan mendorong revisi UU No 11 tahun 2006, atau bisa dituangkan dalam bentuk UU yang lain.

Sementara itu, Asisten III Pemerintah Aceh, Kamaruddin Andalah, yang menjamu Kunker tersebut memiliki harapan yang sama. Otsus Aceh tidak berhenti hanya di 2022. Mengenai progres otsus itu sendiri, ia menilai sangat bermanfaat. Sekalipun masih ada kekurangan, perbaikan terus dioptimalkan.

Menurutnya, peruntukkan dana otsus sesuai dengan aturan yang ada, diatur dalam regulasi. Terhadap ada kecurigaan otsus digunakan untuk pejabat dengan belanja pegawai, hal itu tidak ada.

“Otsus sudah diatur, untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Jangankan untuk yang lain, membayar uang listrik dan air di kantor saja, itu tidak boleh. Begitu aturan yang ada,” terangnya.

Dikatakannya, salah satu persoalan terhadap tata kelola dana otsus terletak pada tumpang tindihnya regulasi antara pusat dan daerah. Ironisnya, kekhususan Aceh di tingkat nasional hanya Kemendagri yang paham. Sedangkan instansi yang lain relatif belum memahami. Sehingga, dalam pengimplementasian, disamaratakan seperti daerah lain.

Dari monitoring tersebut, pihak DPD RI akan melanjutkan ke tingkat pusat terkait harapan serta langkah apa saja yang bisa diupayakan demi optimalisasi otsus. Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran SKPA, perwakilan Kapolda, Pangdam IM, Kapolda dan Kajati Aceh serta sejumlah instansi terkait. (mag-81/mai)